Priyo Dilaporkan KontraS ke BK DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

Aktivis KontraS yang datang bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu mengadukan Priyo ke BK atas tindakan pelanggaran kode etik karena menyatakan membuka kasus HAM masa lalu tak akan menyelesaikan masalah dan beberapa pernyataan dia lainnya.

"Kami habis melapor ke BK, dan diterima oleh sekretariatnya. Ini terkait dengan pernyataan Pak Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar yang mengatakan di beberapa media, pada 24 Juni lalu, beliau mengatakan bahwa tidak penting lagi untuk mengungkit-ungkit kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Dengan sedikit tendensius dia mengatakan, bisa-bisa sampai ke zaman Ken Arok pembongkaran kasus itu," ujar Koordinaror KontraS, Haris Azhar, usai membuat laporan.

Menurut Haris, Priyo sebagai wakil rakyat tidak pantas menyampaikan hal itu.

Pernyataan Priyo dianggap telah melanggar kode etik DPR yang secara khusus diatur dalam keputusan DPR Nomor 16/DPRRI/I/2004.

Perlindungan HAM setiap warga diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 1999. Selain itu, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengatur bahwa ada kewajiban hukum pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu.

Sementara dalam hukum Internasional pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang tidak mengenal kadaluarsa. 

Menurut Haris, pernyataan Priyo menggangu proses hukum kasus pelanggaran HAM yang ada di Kejaksaan Agung, seperti kasus Trisakti, Semanggi 1 1998, Semanggi II 1999, Tragedi Mei 1998, penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, serta perisitwa Talangsari Lampung 1989.

Atas sejumlah alasan itu, KontraS mendesak Priyo melalui BK, untuk mencabut pernyataan dirinya yang menyesatkan  di media massa. Priyo diminta meminta maaf kepada korban karena pernyataannya melukai rasa keadilan. "Bagi korban yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," tandasnya.

Selain itu, KontraS juga meminta Priyo melalui BK untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia melalui media karena tidak menghargai hasil laoran penyelidikan Komnas HAM.

Baca Juga:

  • Ini Kiat Cegah Bau Mulut Selama Puasa
  • Brazil Mengangkat Derajat Sandal Jepit
  • Habsah dan Fatimah Pingsan
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.