Pro-Kontra Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021

Dian Lestari Ningsih, vickyc
·Bacaan 5 menit

<p>VIVA – Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Pusat peradaban bukan lagi interaksi nyata (tatap muka), melainkan teknologi virtual. Hal itu berlaku pula dalam lingkup pergaulan manusia.

Silaturahim sebisa mungkin tetap terjaga walau dibatasi aturan ini itu. Hal ini berlaku pula bagi umat Islam di Indonesia yang ingin melaksanakan tradisi mudik Lebaran setahun sekali, bertujuan untuk bersilaturahim dengan keluarga besar maupun sahabat yang sudah lama tidak bertemu.

Tradisi mudik (jarak jauh) Lebaran tahun 2021 yang dimulai tanggal 6-17 Mei 2021 resmi ditiadakan. Bahkan, larangan mudik jarak jauh untuk semua jenis transportasi telah dibuat aturannya, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka Pencegahan Covid-19.

Namun, untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa (sumber: otomotif.kompas.com). Hukuman yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut mulai dari putar balik hingga pemberlakuan tilang.

Sedangkan mudik jarak jauh sebelum 6 Mei 2021 (tanggal 22 April-5 Mei 2021) dan setelah tanggal 17 Mei 2021 (18-24 Mei 2021) diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dengan nama kegiatan Pengetatan Mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).

Adapun mudik Lebaran yang masih diperbolehkan di hari-H adalah untuk jarak dekat wilayah aglomerasi perkotaan (suatu kota besar dan padat penduduk yang didukung dengan kota/kabupaten satelit di pinggirannya), meliputi:

1. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo

2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat


4. Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul

5. Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi

6. Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen

7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan

8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros

Aturan tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

A. Argumen yang Pro:

1. Penularan Covid-19 masih tinggi sedangkan mudik Lebaran dan libur panjang dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. Seperti yang sudah-sudah, setiap libur panjang selalu terjadi lonjakan kasus Covid-19. Tentunya ini harus dikendalikan dan dibatasi

2. Menurut survei yang dilakukan oleh Balitbang Kemenhub pada Maret 2021, sebanyak 11 % responden atau 27 juta masyarakat yang memilih tetap mudik meskipun dilarang. Ada aturan saja sudah seperti itu. Bagaimana jika tidak dilarang dengan aturan yang tegas?

3. Belum semua warga mendapatkan vaksin korona dan itu berisiko tinggi saat kegiatan mudik Lebaran dengan mobilitas orang yang tinggi

4. Menurut Edi Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, mudik bukanlah kegiatan prioritas. Silaturahim memang penting, tetapi tidak harus tatap muka. Bisa diakali dengan teknologi virtual. Masyarakat harus semakin diingatkan bahwa pelarangan mudik demi mencegah penyebaran virus Covid-19

5. Menurut Muhadjir Effedndy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada kekhawatiran jika kasus Covid-19 meningkat, maka biaya penangannya akan lebih besar dari roda ekonomi yang berputar saat Lebaran. Tentu harus diantisipasi melalui aturan yang tepat.

6. Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, keberadaan aturan ini menjadi momen yang tepat untuk memulihkan pandemi dan juga sektor ekonomi Indonesia. Di India saja, begitu dibuka wilayahnya, terutama saat libur panjang, kasus Covid-19 naik 30 %.

B. Argumen yang Kontra:

1. Kasus Covid-19 di Indonesia sudah mengalami penurunan dibanding sebelumnya.

Sudah saatnya masyarakat (di bawah arahan pihak yang berwenang) mengombinasikan kehidupan era kenormalan baru dengan kehidupan normal yang sesungguhnya (seperti tradisi Lebaran), tentunya secara bertahap. Masyarakat pun sudah jenuh terhadap kehidupan yang serba terbatas ini

2. Pengusaha transportasi banyak yang mengeluh akan merugi besar di saat tanggal 6-17 Mei 2021 diwajibkan setop beroperasi dan dilarang mengangkut penumpang umum yang hendak mudik.

Solusi yang realistis adalah menyesuaikan (menaikkan) tarif angkutan dari 100-200 % saat sebelum tanggal 6 Mei 2021 atau sesudah tanggal 17 Mei 2021. Masalah pun muncul karena sejak pandemi, pengusaha transportasi seperti bus mengalami kerugian akibat minim penumpang.

Dengan dinaikkan sampai 100 ?hkan 200 % apa membuat penumpang mengurungkan niatnya untuk pulang kampung? Tentunya harus dipikirkan solusinya


3. Mudik dilarang tetapi piknik ke tempat obyek wisata atau mal diperbolehkan. Bukankah piknik ke tempat obyek wisata atau mal juga mengundang kerumunan saat libur Lebaran nanti?

Apa tidak terpikirkan keluarga besar dari luar kota datang jauh-jauh justru saling bertemu di tempat piknik atau mal dengan mengakali aparat keamanan? Tentunya aturan yang dibuat harus lebih menyeluruh jika ingin ditegakkan.

Kalau menurut Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, akan muncul jenis wisata baru, yaitu wisata mudik

4. Menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, justru momentum ini harus dikelola untuk membiasakan rakyat menghadapi era kenormalan baru. Tidak berbicara aspek kesehatan, tetapi juga ada aspek budaya dan ekonomi yang besar dalam setiap kegiatan mudik.

Mobilitas orang dari kota sebagai pusat ekonomi ke desa cukup tinggi. Di Pulau Jawa saja, tradisi mudik Lebaran berkontribusi 58 % terhadap PDB nasional. Kenapa tidak dikebut saja program vaksinasi dan diterapkan syarat hasil tes PCR kepada setiap pemudik? (sumber: voi.id)

5. Pemerintah sudah mengizinkan ibadah salat tarawih di masjid dan bahkan sektor pariwisata juga saat libur Lebaran nanti. Bahkan, untuk sektor pariwisata sudah direstui langsung oleh Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya jika ada larangan mudik akan terjadi pertentangan dengan kebijakan sebelumnya

6. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah justru menentang pemerintah pusat dan tetap mengizinkan tradisi mudik Lebaran dengan syarat tertentu. Alasannya para pemudik rindu sekali dengan keluarga besarnya dan kalau diatur serta dilarang ini itu khawatir timbul masalah baru

Setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah selalu saja menimbulkan pro dan kontra, apalagi menyangkut kepantingan orang banyak. Tentunya pemerintah diharapkan selalu transparan dan mampu menampung aspirasi semua pemangku kepentingan.

Setelah semua aspirasi diterima, pemerintah diharapkan bisa mengambil keputusan terbaik. Biasanya keputusan tersebut tidak akan memuaskan semua pihak, tapi setidaknya telah berupaya merangkul semua pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan pun memaklumi dan patuh terhadap kebijakan pemerintah.