Pro Kontra DPRD DKI Jakarta soal Hak Interpelasi Penyelenggaran Formula E

·Bacaan 10 menit

Liputan6.com, Jakarta - Penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E di Ibu Kota Jakarta menuai polemik pro dan kontra. Bahkan para anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi.

Hal tersebut lantaran Formula E bakal digelar di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta memastikan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas rencana perhelatan Formula E. Langkah itu juga diikuti Fraksi PDI Perjuangan.

Disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, usulan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E akan segera disampaikan ke Pimpinan Dewan.

"Lambatnya minggu ini harus sudah selesai, artinya minggu ini harus sudah kita dorong ke Pimpinan Dewan," ujar Gembong kepada merdeka.com, Senin 23 Agustus 2021.

PSI pun meminta agar anggotanya solid. Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

Berikut polemik pro dan kontra terkait hak interpelasi penyelenggaraan Formula E dihimpun Liputan6.com:

PDIP

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Liputan6.com/Arya Manggala)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan usulan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E, akan disampaikan ke Pimpinan Dewan pekan ini.

"Lambatnya minggu ini harus sudah selesai, artinya minggu ini harus sudah kita dorong ke Pimpinan Dewan," ujar Gembong kepada merdeka.com, Senin 23 Agustus 2021.

Sebelum usulan ini disampaikan ke pimpinan dewan, Gembong menuturkan, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI masih terus melakukan konsolidasi dengan fraksi-fraksi lainnya di DPRD.

Gembong mengatakan, meski sejatinya syarat untuk menginterpelasi Anies telah memenuhi syarat minimal, pihaknya masih menunggu sikap fraksi-fraksi lain untuk mengambil sikap yang sama.

"Kalau PDI Perjuangan kan jumlahnya (anggota) 25 orang, PSI 8 orang, untuk syarat minimal pasti tercapai, cuma kita tidak mau menggunakan syarat minimal, artinya, PDI Perjuangan sebagai inisiator menunjuk 5 orang dulu kita memberikan ruang kepada fraksi-fraksi lain untuk bergabung," beber dia.

Senada, Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah berharap anggota dewan lainnya turut serta menggunakan hak interpelasi. Dia menyebutkan, butuh 54 anggota agar rencana interpelasi dapat dilaksanakan.

"Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan, kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu," ucap Ima di gedung DPRD, Kamis 26 Agustus 2021.

Dia menuturkan, 33 anggota dewan yang telah menandatangani pengusulan interpelasi masih belum mencukupi agar interpelasi dilanjutkan.

Ia pun mengajak warga Jakarta agar mendorong para anggota legislatif dari masing-masing wilayah agar turut serta bergabung dalam upaya menggunakan hak interpelasi.

Politikus PDIP itu berujar, pengusulan interpelasi kepada Anies berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan pun menegaskan langkah ini bukan sebagai cara menjatuhkan Anies sebagau kepala daerah.

"Kita bukan untuk menjatuhkan gubernur, interpleasi ini adalah yang paliing bawah sebagai hak anggota dewan karena selama ini tidak pernah dapat kejelasan yang jelas ketika kita rapat komisi, rapat mana pun kita tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI," tandas Ima.

PSI

Vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha saat jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (6/9). Giring Nidji mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon legislatif pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 melalui PSI. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha saat jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (6/9). Giring Nidji mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon legislatif pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 melalui PSI. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik atau [Formula E]( 4642137 "").

Dia meminta agar para anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta solid untuk menjalankan hak interpelasi tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya dan meminta Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta solid dan bersungguh-sungguh menjalankan rencana hak interpelasi tersebut," kata Giring dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Agustus 2021.

Dia juga meminta agar para anggota fraksi terus menjalin kerja sama dengan kekuatan politik dengan anggota dewan lainnya.

Sebab, lanjut Giring, dibutuhkan minimal 15 orang anggota untuk mengajukan hak interpelasi.

"PSI hanya delapan orang. Karena itu, untuk kepentingan rakyat, kerja sama lintas partai mutlak diperlukan," ucapnya.

Selanjutnya Giring menyatakan saat pandemi Covid-19 tak elok bila DKI Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sebab dia menilai anggaran itu dapat digunakan untuk pengendalian Covid-19.

"Dana triliunan rupiah dipakai untuk acara balapan mobil oleh Gubernur Anies. Sekali lagi, uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat," jelas dia.

PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Ist)
Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Ist)

Anggota Fraksi PKS DRPD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai, interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E terlalu prematur.

Menurut dia, masih banyak kinerja DPRD DKI Jakarta yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Saya tidak mengerti logikanya jika ada yang masih bicara interpelasi pada saat agenda-agenda yang menjadi tugas pokok dewan tertunda seperti sekarang ini," kata Aziz saat dihubungi.

Beberapa agenda yang tertunda yakni terkait dengan pelayanan ke warga Ibu Kota. Yakni revisi Peraturan Daerah (Perda) Covid-19, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2022.

"Menurut kami terlalu prematur dan remeh jika hanya karena Formula E ada interpelasi. Saat ini kita sedang dalam pandemi," papar dia.

Selain itu, Aziz menilai penyelenggaraan Formula E dapat meningkatkan perekonomian Jakarta.

"Saya positif thinking saja Formula E ini akan mendatangkan banyak devisa mengangkat image negara kita dan mengangkat nama gubernur sehingga banyak aspek politisnya," jelas dia.

PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Zita Anjani menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Zita adalah putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (Merdeka/Hari Ariyanti)
Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Zita Anjani menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Zita adalah putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (Merdeka/Hari Ariyanti)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mempertanyakan rencana pengajuan hak interpelasi dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

Menurut Zita, selama ini Anies telah kooperatif dengan DPRD DKI Jakarta dan masalah itu bisa dibicarakan pada tingkat komisi.

"Saya akui, rencana perhelatan Formula E memang menuai pro-kontra di Internal DPRD DKI. Namun perdebatan kita, bukan solusi untuk warga. Rakyat pusing lihat dewan selisih paham terus. Formula E itu bisa dibicarakan di Komisi, semua terbuka kok. Ada apa kok harus Interpelasi. Selama ini Gubernur dan jajaran sangat kooperatif, semua data terbuka tidak ada yang ditutupi," tegas anggota DPRD dari Fraksi PAN itu melalui keterangan tulis.

Menurutnya, pandemi sudah cukup banyak mendatangkan masalah. Banyak tenaga kesehatan yang gugur, korban jiwa berjatuhan, ekonomi terganggu, dan rakyat putus kerja.

Sebagai anggota dewan, harusnya para anggota DPRD DKI Jakarta mampu menunjukkan karakter wakil rakyat yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Di tengah kondisi serba sulit, lanjut Zita, warga butuh aksi-aksi konkrit yang bisa membantu ekonominya, yang bisa mengenyangkan perutnya, serta bisa menjaga kesehatannya.

"Saya berharap, sebagai wakil rakyat kita harus mampu menjaga empati. Tampil menjadi teladan yang terdepan memberi solusi untuk kepentingan-kepentingan rakyat," pungkas Zita.

Golkar

Suasana pelantikan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dijabat oleh Ahmad Suhaimi dari PKS, Zita Anjani dari PAN, M Taufik dari Gerindra, dan Misan Samsuri dari Demokrat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Suasana pelantikan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dijabat oleh Ahmad Suhaimi dari PKS, Zita Anjani dari PAN, M Taufik dari Gerindra, dan Misan Samsuri dari Demokrat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan partainya tak ikut mengajukan hak interpelasi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

Dia menyebut dengan interpelasi malah mengabaikan kewajiban dari anggota dewan.

"Ini lucu-lucuan aja sih. Kalau Golkar gini, kalau ada kewajiban dan hak, maka yang harus didahulukan adalah kewajiban," kata Baco di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021.

Menurut dia, interpelasi itu merupakan hak anggota dewan sedangkan kewajiban masih banyak yang tertunda, seperti pembahasan perubahan APBD 2021 hingga revisi Perda Covid-19. Selain itu Baco menyebut, penggunaan hak interpelasi hanya menambah pekerjaan di DPRD DKI.

"Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi, karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu," ucapnya.

Kendati begitu, Baco mengaku Fraksi Golkar juga menolak rencana penyelenggaraan Formula E. Sebab anggarannya dapat digunakan untuk penanggulangan saat pandemi.

"Tapi kalau mau pakai interpelasi gara-gara itu, Golkar juga enggak setuju. Mending batalkan Formula E, lalu kembalikan uangnya buat masyarakat," jelas dia.

Wagub DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Ist)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Ist)

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya siap berdiskusi dengan anggota DPRD terkait program balap mobil listrik atau Formula E. Dia pun berharap, para anggota tak menggunakan hak interpelasi.

"Teman-teman dewan kami akan jelaskan sebaik mungkin. Tidak musti harus dengan interpelasi, masih banyak wadah media forum namun demikian itu adalah hak setiap anggota namun kami berharap kita bisa diskusikan dan dialogkan," kata Riza.

Seperti dilansir dari Antara, Politikus Gerindra ini menyadari, bahwa hak interpelasi memang bisa dilakukan dan bagian dari demokrasi dari setiap fraksi di DPRD.

"Interpelasi itu merupakan hak dan demokrasi dari fraksi partai-partai. Namun demikian kami berharap sejauh masih dimungkinkan bermusyawarah berdialog bisa semua masalah antara eksekutif dan legislatif dimusyawarahkan dan didialogkan secara baik," ungkap Riza.

Dia menegaskan, Pemprov DKI selalu terbuka. Dan siap jika memang ingin diajak untuk bermusyawarah.

"Silahkan apa yang ingin dipertanyakan yang kurang jelas kami akan jelaskan. Dinas dan badan terkait akan membantu memastikan apa yang dirasa kurang," kata Riza.

Riza pun membantah pihaknya tidak memiliki kepekaan terkait penyelenggaraan Formula E yang rencananya bakal digelar pada pertengahan 2022 mendatang di Jakarta.

Kata dia, penyelenggaraan itu sudah berdasarkan jadwal yang ada. Selain itu penyelenggaraan Formula E seperti halnya ajang lomba internasional lainnya.

"Semua event internasional di dunia kan tetap dijadwalkan sejauh dimungkinkan pelaksanaannya seperti kemarin Olimpiade di Tokyo," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Agustus 2021 malam.

Lanjut dia, pandemi Covid-19 tidak lantas membatalkan semua ajang perlombaan internasional. Namun, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan protokol kesehatan yang ada.

"Memang sekarang kan polanya berubah tidak lagi menghadirkan penonton sebanyak-banyaknya, tapi ajangnya kan tetap dilaksanakan. Semua harus sesuai dengan protokol kesehatan. Olimpiade di Tokyo kemarin berlangsung dengan baik, dan ajang lainnya juga banyak tetap dilaksanakan," papar dia.

Selain itu, politikus Gerindra ini menyatakan penyelenggaraan Formula E dapat memberikan sejumlah dampak kepada DKI Jakarta. Yakni mulai dari keuntungan ekonomi hingga bentuk kampanye penggunaan mobil listrik.

"Semua eranya sudah tenaga listrik. Kita harus mendukung, sebagai kota yang maju, bangsa yang berkembang maju, kita juga harus siap menggunakan tenaga listrik," kata dia.

Dia pun menegaskan akan mengadaptasi protokol kesehatan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E. Terlebih, nantinya, protokol kesehatan menjadi kebutuhan sehari-hari.

"Nanti ada aturannya, ada satgas nanti diatur, itu tidak ada masalah. Kita bukan sekali dua kali melaksanakan protokol kesehatan terhadap event-event kegiatan," kata Riza di Balai Kota Jakarta.

Selain itu, Riza memastikan penyelenggaraan Formula E dapat terlaksana tanpa kendala di tengah penurunan kasus Covid-19 yang signifikan. Apalagi, Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan program vaksinasi.

"Bulan depan ini kita selesai vaksin. Karena semuanya sudah hampir vaksin semua, insyaallah penurunan sudah signifikan, persiapan semakin baik," jelas Riza.

Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sambutan saat penandatanganan paket kontrak Pembangunan MRT Fase 2 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Konstruksi proyek MRT Jakarta Fase II paket pertama dari Bundaran HI hingga Harmoni (CP201) dimulai Maret 2020- Desember 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sambutan saat penandatanganan paket kontrak Pembangunan MRT Fase 2 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Konstruksi proyek MRT Jakarta Fase II paket pertama dari Bundaran HI hingga Harmoni (CP201) dimulai Maret 2020- Desember 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan interpelasi terkait Formula E adalah hak dari para anggota DPRD DKI.

Sehingga, Anies menolak untuk menanggapi lebih jauh soal rencana interpelasi anggota DPRD tersebut.

"Itu adalah hak dewan dan diproses di dewan," ucap Anies usai menghadiri acara seremonial peletakan batu pertama pembangunan Masjid At Tabayyun di Komplek Perumahan Taman Villa Meruya Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan menyerahkan hak tersebut agar diselesaikan di internal DPRD tanpa perlu ikut mencampuri jalannya usulan interpelasi.

"Biarkan itu berjalan diproses di internal dewan, karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam dewan yang nanti akan diproses secara internal di dalam dewan," tandas Anies.

Ketua DPRD DKI Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan sebelum meninggalkan Gedung KPK, Rabu (23/1). Kedatangan Prasetyo Edi Marsudi untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan sebelum meninggalkan Gedung KPK, Rabu (23/1). Kedatangan Prasetyo Edi Marsudi untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi angkat bicara mengenai sejumlah anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi terkait penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

Prasetio menegaskan, interpelasi merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan.

"Mempertanyakan (suatu program) hak anggota dewan, bukan mau menjatuhkan Pak Gubernur," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Politikus PDIP itu menyatakan, interpelasi untuk memperjelas penggunaan anggaran program prioritas di DKI Jakarta. Seperti halnya dalam rencana penyelenggaraan Formula E.

"Nanti diskusinya di dalam interpelasi mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, gitu saja. Nanti akan terjadi diskusi, di situlah kita terlihat, masyarakat juga bisa melihat," kata dia.

Prasetio lantas menyatakan pandangannya dalam rencana penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

Menurut dia, Pemprov DKI tak perlu memaksakan penyelenggaraan tersebut ketika masih pandemi Covid-19.

"Ini ucapan pribadi saya, bukan atas nama lembaga (DPRD) ya, di situasi pandemi Covid-19 seperti ini sebetulnya lebih mikir ke depannya bagaimana, jangan terlalu dipaksakan," ucap Prasetio.

Politikus PDIP tersebut menyatakan masih ada kemungkinan terjadinya kenaikan kasus Covid-19 yang saat ini keadaannya semakin membaik. Anggaran pun banyak yang difokuskan untuk pengendalian Covid-19.

"Kumpulin orang naik lagi (kasusnya), terus duitnya dari mana? Pembangunan saja banyak yang enggak bisa dibangun," ucap dia.

Prasetio juga menilai penyelenggaraan Formula E tidak dapat disamakan dengan rencana kompetisi sepak bola. Sebab untuk sepak bola dapat diselenggarakan tanpa penonton di sebuah stadion.

"Kalau Formula E orangnya dari mana saja bisa nonton kalau itu kan dari dalam stadion (sepak bola)," jelas dia.

(Cindy Violeta Layan)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel