Pro-Kontra Pemecatan Jaksa Agung Mesir

Kairo (ANTARA) - Pemecatan Jaksa Agung Mesir Abdel Maguid Mahmoud oleh Presiden Mohamed Moursi pada Kamis malam menimbulkan pro-kontra.

Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, tempat Presiden Moursi berasal, mendukung pemecatan tersebut karena beranggapan bahwa Jaksa Agung Abdel Maguid selama ini menghambat hukuman berat terhadap koruptor.

Mereka merujuk pada pembebasan sejumlah perwira polisi yang dianggap bertanggung jawab terhadap pembunuhan 850 demonstran anti rezim Presiden Hosni Mubarak pada awal tahun silam.

Mantan Ketua DPR Fathi Sourur dan mantan Ketua MPR SAfwat Al Sharif yang dianggap mengerahkan pasukan onta ke Bundaran Tahrir untuk melawan pro reformasi juga dibebaskan.

Mantan Presiden Mubarak dan mantan Menteri Dalam Negeri Habib Al Adly yang kini mendekam di penjara Torah, Kairo, juga dianggap vonis hukumannya terlalu ringan dari dakwaan korupsi dan penyelewengan kekuasaan.

Sebaliknya, pihak penolak pemecatan dari kalangan oposisi seperti Partai Al Wafd menilai Presiden Moursi mencampuri urusan peradilan.

Partai Dustur yang diketuai tokoh reformasi Mohamed Elbaredai memperingatkan Presiden Moursi untuk tidak memperkeruh suasana.

Presiden Moursi pada Kamis malam mengambil sumpah Talaat Ibrahim sebagai Jaksa Agung baru untuk menggantikan Abdel Maguid.

Abdel Maguid pada Oktober sesuai Keputusan Presiden Moursi telah diberhentikan sebagai jaksa agung dan diangkat menjadi duta besar Mesir untuk Vatikan, namun ditolak oleh Abdel Maguid.

Pemecatan ini dilakukan di tengah situasi dan kondisi keamanan dan politik Mesir belum stabil.

Bentrokan-bentrokan antar massa dan aparat keamanan secara sporadis terus berlangsung.

Selain itu, penyusunan konstitusi baru juga mengalami jalan buntu setelah sejumlah anggota konstituate mengundurkan diri pada awal pekan ini.

Massa kontra pemecatan itu menyerukan unjuk rasa sejuta umat di Bundaran Tahrir pada Jumat (23/11).

Juru Bicara Presiden, Yasser Ali, mengatakan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden.

"Jaksa Agung Abdel Maguid diangkat sejak era rezim Mubarak, dan kini saat reformasi tentu harus terjadi regenerasi," kata Yasser Ali. (jk)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.