Pro Kontra Perbedaan Tarif KRL Jabodetabek

Merdeka.com - Merdeka.com - Sejak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan akan ada pembeda tarif KRL Jabodetabek berdasarkan kemampuan ekonomi, pada akhir Desember 2022, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian tak kunjung mengumumkan realisasi dari rencana tersebut. Kemenhub masih berkutat dalam pembahasan teknis jika rencana ini terealisasi.

"Saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar," ujar Adita Irawati, Rabu (28/12).

Sejak wacana perbedaan tarif KRL Jabodetabek disampaikan ke publik oleh Menhub, kritik pun bermunculan. Salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua YLKI, Tulus Abadi, menilai rencana kebijakan seperti ini satu hal yang absurd.

"Ini ide yang absurd," kata Tulus.

Pemberian insentif terhadap transportasi umum merupakan bentuk upaya pemerintah agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jika distribusi subsidi dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi, ia khawatir masyarakat pengguna transportasi umum kembali memanfaatkan transportasi pribadi.

Jika pemerintah tidak mempertimbangkan hal ini, Tulus khawatir solusi kemacetan di ibu kota semakin sulit diurai. "Akan menambah kemacetan dan polusi. Aneh kalau mereka justru akan dikenakan disinsentif dengan tarif mahal saat naik KRL," imbuhnya.

Pandangan berbeda datang dari Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. Menurutnya, tarif berdasarkan orang kaya dan miskin justru memberi keuntungan bagi warga miskin. Tarif berbeda bahkan sudah diterapkan pada bus Trans Jawa Tengah dan Bus Trans Semarang. Dua moda transportasi itu membedakan tarif untuk kelompok umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia.

"Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Justru, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," ucapnya.

Djoko berpandangan, dibandingkan riuh debat terhadap rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek, justru yang perlu diperhatikan adalah akses transportasi umum dari rumah tinggal menuju stasiun, dan dari stasiun menuju tujuan akhir.

Djoko menuturkan, minat masyarakat terhadap transportasi umum seperti KRL Jabodetabek sejatinya cukup tinggi. Hanya saja, akses menuju stasiun KRL membuat masyarakat harus mengeluarkan ongkos lebih.

Bahkan, berdasarkan Survei Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan.

"Belum ada perbaikan yang berarti, baru ada Bus Trans Pakuan di Bogor dan Bus Tayo di Tangerang. Ciptakanlah transportasi umum seperti di Bogor dan Tangerang untuk di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan," ungkapnya. [azz]