Prof Romli: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Mandat UU ASN

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib 75 pegawai KPK yang gagal TWK harus ditindak lanjuti. Menurut Romli tidak hanya pimpinan KPK yang harus mengikuti arahan Jokowi, tetapi MenpanRB dan juga Kepala BKN.

“Yang menindaklanjuti petunjuk Presiden bukan Pimpinan KPK saja tetapi MenpanRB dan Kepala BKN,” ucap Prof Romli kepada wartawan, Selasa, 25 Mei 2021.

Menurut Prof Romli, tindak lanjut tersebut sejalan dengan tupoksi kemenpanRB yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengangkatan, mutasi dan juga promosi alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Tidak hanya itu, Romli menilai sikap pimpinan KPK dalam menonaktifkan ke 75 pegawai tersebut dirasa sudah benar.

“Sikap pimpinan KPK sudah benar tidak memberhentikan tetapi hanya memerintahkan serah terima tugas dan tanggung jawab ke 75 pegawai KPK yang gagal TWK kepada atasan mereka karena pemberhentian wewenang Kemenpan RB kecuali ada delegasi dari MenpanRB kepada pimpinan KPK untuk memberhentikan,” paparnya.

Romli menilai, aksi protes ke 75 pegawai KPK tersebut sama saja dengan perlawanan melawan hukum.

“Saya tegaskan bahwa protes atas reaksi instruksi alih tugas dan tanggungjawab 75 pegawai KPK kepada atasan merupakan akibat hukum mereka tidak lulus TWK, karena bagi yang lulus diberikan reward (R) bukan punishment (P). Jika tidak ada R dan P sama saja dengan tidak ada TWK jika TWK dinafikkan hasilnya sama saja dengan pelanggaran terhadap mandat UU ASN dan PP Alih tugas pegawai KPK menjadi ASN,” jelasnya.

Romli menambahkan, dirinya prihatin dengan sikap koalisi guru besar dan masyarakat anti korupsi terhadap dukungan ke 75 pegawai KPK tersebut.

“Apalagi sikap dan tuntutan tersebut tidak menghormati prinsip due process of law dan equality before the law. Saya prihatin dan malu atas sikap dan tuntutan tersebut karena juga diamini oleh segelintir guru besar yang merupakan kelompok cendikiawan dan bijaksana,” katanya.

Baca juga: 51 Pegawai KPK yang Dipecat Masih Kerja hingga 1 November 2021