Profil Prof Muradi, Bos BUMN Dituduh Era Setyowati Telantarkan Anak

Tasya Paramitha, Nuvola Gloria
·Bacaan 2 menit

VIVA – Nama Prof Muradi mendadak ramai dibahas. Hal ini dikarenakan dia diduga menelantarkan anaknya hasil pernikahan sirinya dengan Era Setyowati alias Sierra, yang selama ini dikenal sebagai Miss Landscape Indonesia 2019.

Era mengaku dinikahi siri oleh Prof Muradi dan melahirkan anak perempuan pada bulan Agustus 2020.

Bersama kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, Era meminta perlindungan kepada KPAI atas anaknya yang bernama Galia. Era hanya ingin anaknya dibiayai sampai ke perguruan tinggi.

Pihak Prof Muradi sendiri telah membantah pernikahan siri tersebut. Ia juga membantah memiliki anak dengan Era.

Lalu, siapa Prof Muradi? Klik halaman berikutnya untuk melihat profil Prof Muradi.

Prof Muradi merupakan Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan dan Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik (Magister & Doktoral) di Universitas Padjajaran (UNPAD).

Dia juga merupakan pengajar tamu di beberapa universitas dan Sekolah Staf dan Komando di Lingkungan TNI maupun Sekolah Staf dan Pimpinan di Lingkungan POLRI, Universitas Pertahanan (UNHAN).

Lalu, dia juga mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian-Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK-STIK). Pria kelahiran Jakarta itu juga berperan aktif dan menyumbangkan pemikirannya dalam beberapa kajian yang ada.

Dia menyumbangkan pikiran dalam Kajian Pertahanan dan Keamanan, Fokus pada Kajian Kepolisian, Militer, Terorisme dan Intelijen.

Baca artikel ini sampai selesai untuk mengetahui berita selengkapnya.

Kemudian, dia juga memberi buah pikiran untuk Kajian Asia, utamanya Kajian Asia Tenggara fokus pada Perbandingan Politik, Perilaku Politik, Demokrasi dan HAM serta partai politik dan ketatapemerintahan.

Dia juga menjadi Peneliti Senior pada Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), yang berbasis di Bandung dan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), yang berbasis di Jakarta.

Karier Prof Muradi tak hanya di dunia pendidikan saja. Dia juga menjabat sebagai bos BUMN, yakni Komisaris Independen Waskita Karya.

Prof Muradi juga merupakan pengamat politik. Dia pernah menanggapi mengenai penilaian selama lebih dari 17 tahun reformasi atau setelah 11 tahun pelaksanaan Pilkada langsung, ada ruang pemisah politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik.

Di tahun 2015, dia menyoroti mengenai gagasan dan implementasi dari sekolah partai PDIP bagi calon kepala daerah dinilai harus diapresiasi. Langkah itu sebagai penghubung antara harapan publik dengan kepentingan partai politik.