Program Kartu Prakerja harus dorong kreativitas pekerja migran

Budi Suyanto

Program Kartu Prakerja harus dapat mendorong kreativitas bagi para pekerja migran Indonesia yang pulang kembali ke Tanah Air, apalagi sebagian dari kalangan pekerja migran juga memiliki banyak keahlian, dana simpanan dan jaringan.

"Pemerintah melalui kementerian dan instansi terkait, harus mendorong agar pekerja migran Indonesia yang pulang ke Tanah Air memanfaatkan kreativitas untuk memberi nilai lebih di desa masing-masing," kata Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Dengan demikian, menurut Nabil Haroen, maka para pekerja migran juga ke depannya dapat meningkatkan dinamika desa dan bukan hanya bertahan hidup di desanya.

Politisi Fraksi PDIP itu berpendapat, penggunaan kartu prakerja merupakan hak dari semua warga negara, tidak terkecuali para pekerja migran Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR: Kartu Pra Kerja dirancang bukan untuk pandemi

"Jadi, mereka pun harus mendapat hak yang sama, dengan kemudahan akses Kartu Prakerja. Mereka juga membutuhkan bantuan, tapi memang harus sesuai prosedur," kata Nabiel dan menambahkan, gelombang besar kepulangan pekerja migran dari beberapa negara sudah diprediksi sebelumnya.

Sebagaimana diwartakan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah segera menghentikan sementara program Kartu Prakerja hingga dilakukan evaluasi ulang lantaran program tersebut dinilai terlalu dipaksakan.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Anggawira mengatakan sejak awal Kartu Prakerja dirancang untuk dilakukan pada situasi normal, bukan untuk situasi krisis seperti saat ini, di mana banyak perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Tahun 2020 ini adalah tahun krisis bagi semua orang, lapangan pekerjaan pun berkurang. Sangat disayangkan pemerintah terlalu memaksakan untuk meluncurkan program Kartu Prakerja di situasi seperti ini," katanya.

Baca juga: Menko Airlangga ungkap alasan perubahan fungsi Kartu Pra Kerja

Alhasil, menurut Anggawira, yang terjadi adalah kurang adanya transparansi imbas keterburu-buruan tersebut, sehingga memunculkan asumsi pada masyarakat akan adanya potensi maladministrasi.

Ia menambahkan, mekanisme pelatihan daring/online dalam program Kartu Prakerja sendiri menjadi sebuah pertanyaan besar. Pasalnya, tidak ada keterbukaan perihal bagaimana proses pelibatan Skills Academy (Ruangguru), Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, dan MauBelajarApa sehingga dapat menjadi platform digital yang terpilih sebagai mitra pemerintah.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai koneksi Internet yang kurang di daerah dan belum meratanya literasi teknologi menjadi tantangan bagi program Kartu Prakerja.

"Faktanya koneksi internet di daerah-daerah masih kurang bahkan tidak ada sama sekali alias blind spot" ujar Bhima dalam diskusi online di Jakarta, Senin (4/5).

Selain itu Bhima juga menambahkan bahwa literasi teknologi seperti terbiasa mengakses Internet atau menggunakan smartphone, belum merata ke semua lapisan masyarakat.

Pengamat ekonomi tersebut mencontohkan terdapat beberapa korban PHK yang usianya sudah di atas 40 sampai dengan 50 tahun, sehingga untuk mengikuti Kartu Prakerja yang online harus meminjam smartphone milik anaknya atau keponakannya dan minta diajarkan oleh mereka cara mengakses secara online. "Dengan demikian ini menjadi tantangan bagi program Kartu Prakerja," kata Bhima.