Program Kartu Prakerja Lanjut di 2021, Anggaran Dipotong Rp 10 Triliun

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan program Kartu Prakerja dilanjutkan kembali tahun 2021 ini. Namun anggarannya turun menjadi Rp 10 triliun, sebelumnya pada tahun 2020 mencapai Rp 20 triliun.

“Program Kartu Prakerja masih dilanjutkan pada tahun 2021 namun perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan,” tulis paparan Yustinus Prastowo dalam Konvensi nasional Media Massa, yang dilansir liputan6.com, Selasa (9/2/2021).

Yustinus menjelaskan alasan program tersebut diperpanjang, lantaran program Pra Kerja masuk dalam klaster Perlindungan Sosial yang diarahkan menjaga daya beli penerima, yang umumnya dari kelompok menengah yang terdampak covid-19.

Dilihat dari skemanya terdapat perubahan antara tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun, yang ditujukan untuk 3,3 juta peserta dengan insentif yang diterima sebesar Rp 2.950.000 per orang.

Secara rinci dari jumlah insentif itu dibagi untuk pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Lalu insentif survei Rp 50 ribu per survei selama 3 kali, dan biaya pelatihan Rp 1 juta.

Sementara, pada tahun 2020 anggaran program Kartu Prakerja mencapai Rp 20 triliun yang ditujukkan untuk 5,6 juta peserta. Setiap peserta mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang.

Berikut rincian insentif tahun 2020, diantaranya insentif pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama 4 kali, dan insentif survei Rp 50 ribu per survei selama 3 kali, dan biaya pelatihan maksimal Rp 1 juta.

Setelah melakukan evaluasi untuk program Kartu Prakerja tahun 2020, Yustinus mengatakan ada 4 hal yang perlu disempurnakan di tahun 2021, diantaranya yang pertama, peningkatan kualitas pelatihan, sebab Pra Kerja merupakan bagian anggaran pendidikan (Standarisasi dan Independent review).

Kedua, diharapkan bisa membuka Link and match yang sesuai dengankebutuhan pasar tenaga kerja atau wirausaha. Ketiga, metode Pelatihan (sekiranya akan dilakukan secara offline), agar tetap memperhatikan 3M , sehingga tidak menjadi cluster baru penyebaran covid-19.

Demikian, ia menekankan program ini bisa disinkronkan dengan inisiatif UU dalam Cipta Kerja. Khususnya terkait dengan mandat untuk memberikan pelatihan bagi Pendudukan yang Kehilangan Pekerjaan

Pemerintah Belum Bisa Pastikan Kapan Program Kartu Prakerja Dimulai

Kartu Prakerja. Dok Prakerja.go.id
Kartu Prakerja. Dok Prakerja.go.id

Pemerintah terus menggodok pelaksanaan Program Kartu Prakerja di 2021. Pemerintah masih mengevaluasi apakah program ini akan sama persis seperti yang dijalankan pada 2020 atau ada perubahan.

"Kartu Prakerja lagi kita bahas kapan mulainya, dan nanti diinfokan," kata Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, dalam video conference di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Sebelumnya, Manajamen Pelaksana Program Kartu Prakerja belum bisa memastikan kepastian dibukanya kembali pendaftaran Kartu Prakerja.

Sejauh ini mekanisme dan teknis pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dengan Komite Cipta Kerja (KCK).

"Begitu sudah ada titik terang akan segera saya sampaikan," kata Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu pada Minggu 17 Januari 2020.

Secara berkala, Manajemen Pelaksama Program Kartu Prakerja juga akan menyampaikan mengenai proses di dalam Kartu Prakerja. Baik insentif, sertifikat, penautan rekening, dan lain-lain.

"Sehingga bisa lebih paham dan mengerti apa yang dialami atau dikeluhkan oleh penerima Kartu Prakerja," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Anggaran Kartu Prakerja Naik 100 Persen di 2021

Ilustrasi kartu prakerja. Prakerja.go.id
Ilustrasi kartu prakerja. Prakerja.go.id

Sebelumnya, Pemerintah naikkan anggaran Program Kartu Prakerja dua kali lipat alias 100 persen di 2021 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Komisi XI DPR.

Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun ini, anggaran program Kartu Prakerja naik menjadi Rp 20 triliun dari anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 10 triliun.

"Bapak Presiden memutuskan program prakerja dinaikkan dua kali lipat. Jadi tadinya Rp 10 triliun tahun ini supaya disamakan dengan tahun lalu, menjadi Rp 20 triliun. Jadi kita tambahkan Rp 10 triliun," ungkap dia.

Sri Mulyani juga menjelaskan, secara total ada tambahan anggaran bidang perlindungan sosial sebesar Rp36,6 triliun. Dana tersebut akan alokasikan untuk tambahan program prakerja, diskon listrik, bantuan kuota internet pelajar dan pengajar, serta tambahan bansos tunai.

Selain itu, tambahan anggaran juga diperuntukkan untuk dukungan UMKM dan dunia usaha Rp25,5 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk subsidi bunga UMKM KUR dan non-KUR, Imbal Jasa Penjaminan UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekening minimum dan abonemen listrik.

Bendahara Negara itu menambahkan, dengan kebutuhan anggaran tersebut maka seluruh Kementerian dan Lembaga harus kembali melakukan refocusing dan realokasi belanjanya di tahun 2021.

"Belanja tahun 2021 yang kemungkinan tidak prioritas atau tidak akan mungkin dijalankan karena covid masih sangat meningkat," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: