Program PEN dukung implementasi ekonomi biru di Indonesia

Faisal Yunianto
·Bacaan 3 menit

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu cara mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia.

Dalam konsep ekonomi biru, laut menjadi sumber kesejahteraan yang utama bagi masyarakat.

"Program pemerintah seperti Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu cara untuk mendukung ekonomi biru di Indonesia, di mana pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir menjadi hal yang diutamakan dan berkesinambungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin.

Dalam peluncuran laporan "Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia", Kamis, Safri menjelaskan PEN memberikan bantuan kepada usaha kecil, menengah, dan informal.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dana sekitar Rp579 triliun untuk program PEN dan sekitar Rp894,35 miliar untuk stimulus kelautan dan perikanan. Stimulus itu memberikan dukungan untuk bibit dan pakan ikan, serta utilitas serta partisipatif pengelolaan irigasi kolam atau PITAP.

Selain itu PEN juga digunakan untuk merestorasi 74,3 hektare terumbu karang di 1.606 hektare wilayah laut Bali yang melibatkan 10.171 orang. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2021 di tiga Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) dan enam kawasan Destinasi Wisata Bahari dan Konservasi Laut.

Untuk mangrove, Indonesia akan melakukan penanaman kembali mangrove secara besar-besaran, dan restorasi seluas 600.000 hektare selama empat tahun hingga tahun 2024.

Program lainnya yang akan mulai dicanangkan sebagai bagian dari terciptanya ekonomi biru untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, yaitu Program Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove Lautra (Laut Sejahtera).

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem mangrove serta kawasan konservasi, dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi; untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

Proyek itu direncanakan akan dilaksanakan di 157 kabupaten atau kota di 24 provinsi, 12 kawasan konservasi, dan tiga kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia (WPPNRI 714, 715, 718).

"Usaha menjaga laut dan lingkungan kita, sekaligus menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan yang berbasis ekonomi biru, semakin dekat melalui langkah-langkah yang kita lakukan," ungkap Safri.

Bank Dunia merilis laporan Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia, di mana lembaga itu menekankan pentingnya ekonomi laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan Indonesia di masa mendatang.

Managing Director of Development Policy and Partnerships Bank Dunia, Mari Elka Pangestu dalam peluncuran laporan tersebut secara virtual, Kamis, mengungkapkan bahwa ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.

"Kami percaya, ekonomi biru (ekonomi laut) akan membantu negara-negara termasuk Indonesia untuk mencapai sejumlah manfaat, diantaranya laut yang sehat, kehidupan pesisir yang tangguh, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi Indonesia bisa dapat keberlanjutan, dan juga mencapai pertumbuhan dan penghidupan," tuturnya.

"Saya harap Indonesia akan bertransformasi ke ekonomi biru dan mendapatkan manfaat dari ekonomi biru ini," tambah mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.


Baca juga: Bank Dunia tekankan ekonomi laut berkelanjutan demi kesejahteraan RI
Baca juga: KKP kembangkan desa inovasi untuk penerapan Ekonomi Biru
Baca juga: KKP: Perairan Arafura dan Timor penting untuk ekologi dan ekonomi