Program Satu Data Bantu Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Perlindungan Sosial

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan tiga fokus dukungan program Satu Data Indonesia terhadap program pembangunan pemerintah. Khususnya terkait upaya percepatan proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

"Peran koordinasi yang dilakukan melalui forum Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021, antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan ketahanan pangan," ucapnya dalam Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia 2021, Jakarta, Senin (22/3/2021).

"Sehingga berangkat dari semangat yang sama tahun ini, Satu Data Indonesia berfokus pada penyelenggaran secara kolaboratif terintegrasi dan menyeluruh guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi covid-19," bebernya.

Kendati demikian, dia meyakini, implementasi program Satu Data Indonesia tidak akan efektif jika masih adanya ego sektoral antara berbagai stakeholders terkait lainnya. "Karena peran koordinasi yang dilakukan melalui forum Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021," terangnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong sinergi pengelolaan data melalui forum Satu Data Indonesia perlu lebih digaungkan lagi oleh seluruh stakeholder terkait.

"Melalui sinergi bersama seluruh stakeholder baik di pusat dan daerah, terutama para wali data dalam mengimplementasikan tata kelola data sesuai dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang ditetapkan dan dibina oleh pemerintah daerah," pungkasnya.

Sistem Satu Data Bantu Pemerintah Salurkan Bantuan secara Merata

Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, dengan memperkuat tata kelola satu data bisa membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara merata di daerah.

“Skema tata Kelola tantangan yang terjadi di tingkat daerah, ditingkat kecamatan saja antar satu kecamatan dengan kecamatan lain itu masih fragmented sekali. Ini yang kita harapkan dengan penguatan tata kelola ditingkat daerah pun bisa dilakukan integrasinya,” kata Taufik dalam FGD Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi, Senin (1/3/2021).

Lanjutnya, hingga kini Kementerian PPN/Bappenas melalui sekretariat satu data sudah banyak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan data-data di tingkat daerah untuk membantu daerah dalam melakukan targeting berbagai program pemerintah yang dilakukan di daerah.

“Kita sudah cukup banyak, dan kita tidak hanya melihat pada perspektif makronya kita juag mencoba memahami apa yang terjadi di tingkat daerah. Penting sekali pemahaman kita,” ujarnya.

Selain itu, dalam proses perencanaan data, pihaknya mengumpulkan sumber data dari DTKS, Dukcapil, dan lainnya.

“Kita bisa lihat data-data yang tersedia seperti PKH, BLT, itu cukup banyak. Itu sebagai basis perumusan pendataan dan targeting berbagai program bantuan pemerintah,” katanya.

Integrasi Data

Oleh karena itu, data yang terintegrasi ini menjadi suatu keniscayaan, dan dipastikan bahwa berbagai program pemerintah bisa memanfaatkan data yang terintegrasi ini untuk memastikan kualitas targeting dan kualitas daripada pelaksanaan berbagai program bantuan Pemerintah.

Mulai dari pengumpulannya, pemeriksaan, penyebarluasan, analisa big data, bisa dimanfaatkan Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan.

“Saya rasa tidak ada satupun Kementerian Lembaga, termasuk pemerintah daerah yang tidak setuju akan pentingnya konsolidasi atau integrasi data bantuan pemerintah ini. Jadi ini semangat yang harus kita gelorakan dalam memperkuat tata kelola data di Indonesia,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: