Protes India meluas mengenai hukum 'anti-Muslim'

Guwahati (AFP) - Protes di India untuk menentang hukum baru kewarganegaraan yang dikatakan para penentangnya anti-Muslim meluas ke wilayah lain pada Jumat (13/12), sehari setelah dua orang ditembak hingga tewas oleh polisi di bagian timur-laut negeri tersebut, pusat berhari-hari demonstrasi.

Polisi yang membawa pentungan dan menembakkan gas air mata bentrok dengan ribuan mahasiswa di New Delhi, demikian tayangan televisi, saat pemrotes Muslim membakar spanduk di Amritsar dan pertemuan terbuka lain diselenggarakan di Kolkata, Kerala dan negara bagian asal Perdana Menteri Narendra Modi, Gujarat.

Pemrotes di Guawhati di bagian timur-laut India, tempat stad medis sebelumnya mengkonfirmasi dua orang ditembak hingga tewas dari 26 orang yang dirawat di rumah sakit akibat luka tembak pada Kamis malam (12/12), membuat Modi dan timpalannya dari Jepang Shinzo Abe menunda pertemuan puncak di daerah itu yang dijadwalkan pada Ahad.

Dengan empat orang masih berada dalam kondisi kritis pada Jumat, kantor hak asasi manusia PBB di Jenewa menyeru India "agar menghormati hak untuk berkumpul secara damai, dan mematuhi standard serta norma internasional mengenai penggunaan kekuatan ketika menanggapi pemrotes".

Di Guwahati, Kota Utama Negara Bagian Assam, perusuh pada Kamis (12/12) meninggalkan jejak kehancuran, membakar kendaraan, memblokir jalan dengan api unggun dan melemparkan batu ke ribuan polisi anti-huru-hara yang didukung oleh militer.

Dengan saluran internet dibekukan selama berhari-hari di banyak daerah kota itu, beberapa ribu orang berkumpul untuk protes duduk pada Jumat dan tak ada peristiwa besar. Banyak mesin anjungan tunai mandiri tidak mempunyai uang kontan, toko ditutup dan stasiun pompa bensin juga ditutup.

Pemerintah di Meghalaya, negara bagian lain di bagian timur-laut India, memutus saluran internet dan memberlakukan jam malam di bebera bagian Ibu Kotanya, Shilong. Sebanyak 20 orang cedera dalam bentrokan di sana pada Jumat, kata beberapa laporan.

"Mereka tak bisa memukimkan sembarang orang di ibu pertiwi kami. Ini tak bisa diterima baik. Kami akan mati tapi tak mengizinkan orang luar untuk tinggal di sini," kata Manav Das, seorang pemrotes kepada AFP pada Jumat.

"Kami akan mengalahkan pemerintah dengan kekuatan rakyat dan pemerintah akan dipaksa mencabut peraturan itu," kata pegiat lokal Samujal Battacharya.

Rancangan Perubahan Kewarganegaraan (CAB), yang ditandatangani menjadi hukum oleh presiden India pada Kamis malam, mengizinkan jalur-cepat pendaftaran orang dari minoritas agama dari tiga negara tetangga, tapi tidak buat orang Muslim.

Buat kelompok etnik Muslim, oposisi dan organisasi hak asasi manusia, itu adalah bagian dari agenda nasional Hindu, Modi, untuk menyingkirkan 200 juta orang Muslim India. Modi membantah tuduhan itu.

Modi membantah itu dan mengatakan orang Muslim dari ketiga negara itu tidak tercakup oleh peraturan tersebut sebab mereka "tidak memerlukan perlindungan India.

Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (12/12) mendesak India agar "melindungi hak minoritas agamanya", kata Bloomberg.

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan kantor tersebut prihatin peraturan itu "tampaknya akan merusak komitmen buat kesetaraan sebelum peraturan tersebut dimasukkan ke dalam undang-undang dasar India".

Tapi banyak orang di bagian timur-laut India keberatan karena bermacam alasan, karena khawatir migran dari Bangladesh --banyak di antara mereka orang Hindu-- akan menjadi warganegara, mendapat pekerjaan dan membuat lemah kebudayaan lokal.

Kepala menteri dari beberapa negara bagian India --Benggala Barat, Punjab, Madhya Pradesh dan Chhattisgarh -- telah mengatakan mereka takkan melaksanakan hukum tersebut

Pemimpin terkenal Benggala Barat Mamata Banerje --yang menyerukan protes besar di Ibu Kota Negara Bagian itu Kolkata pada Senin-- mengatakan Modi ingin "memecah-belah negara".

"Itu benar-benar inkonstitusional dan bertentangan dengan gagasan India," kata Aditya Mukherjee, seorang profesor di Jawaharlal Nehru University, kepada saluran NDTV.