Protes Kudeta di Myanmar: Kami Tidak Ingin Kediktatoran Militer

Mohammad Arief Hidayat, BBC Indonesia
·Bacaan 3 menit
Demonstrators hold placards showing the image of detained Myanmar leader Aung San Suu Kyi in Yangon
Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan pemimpin Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan oleh militer

Puluhan ribu orang melakukan protes hari kedua di kota Yangon, Myanmar (07/02) untuk mendentang kudeta, gerakan yang tidak bisa dibendung oleh pemblokiran internet yang diberlakukan oleh penguasa militer.

"Kami tidak ingin kediktatoran militer," teriak banyak demonstran.

Banyak yang memegang foto pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dan mengenakan pakaian merah, warna partai Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.

Dia tidak terlihat lagi sejak tentara menggulingkan pemerintahannya Senin (31/01) lalu.

Demonstrasi yang lebih kecil dilaporkan terjadi di Kota Mawlamine dan Mandalay.

Beberapa gambar dan video protes telah diunggah ke internet, meskipun penguasa militer telah memutuskan internet sejak hari Sabtu (06/02).

Sebelumnya, militer juga memblokir akses ke Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menghalangi orang-orang bergerak untuk protes.

Jaringan telepon juga masih terganggu.

Di Yangon, pengunjuk rasa memegang balon merah, sementara mobil dan bus melambat untuk membunyikan klakson untuk mendukung demonstran.

Banyak yang memberikan hormat tiga jari, yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme di wilayah tersebut.

"Hormati suara kami," tertulis di salah satu spanduk yang merujuk pada kemenangan telak NLD dalam pemilihan November.

Myo Win, seorang pengunjuk rasa berusia 37 tahun, mengatakan kepada kantor berita AFP: "Kami akan bergerak maju dan terus menuntut sampai kami mendapatkan demokrasi."

Sejauh ini, otoritas militer, yang dikenal dengan taktik penindasan dan kekerasan, tidak menghentikan aksi pembangkangan massal ini.

Namun, banyak orang berasumsi otoritas akan mencoba melakukannya dalam waktu dekat, lapor koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head.

Suu Kyi dan para pemimpin senior NLD, termasuk Presiden Win Myint, telah menjadi tahanan rumah sejak militer mengambil kendali pemerintah dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun.

Protesters march during a demonstration against the military coup in Yangon
Pengunjuk rasa anti-kudeta berkumpul di Yangon pada hari Minggu (07/02).

Truk polisi dan petugas antihuru hara ditempatkan di jalan-jalan dekat Universitas Yangon (07/02), tapi belum ada laporan tentang kekerasan.

Protes hari Minggu disebut sebagai yang terbesar sejak apa yang disebut Revolusi Saffron pada 2007, ketika ribuan biksu negara itu bangkit melawan rezim militer, lapor kantor berita Reuters.

Otoritas militer belum berkomentar. Mereka ada di ibu kota, Nay Pyi Daw, dan sejauh ini menghindari keterlibatan langsung dengan para pengunjuk rasa.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut pemblokiran internet "keji dan sembrono" dan memperingatkan hal itu dapat menempatkan rakyat Myanmar pada risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan: "Para jenderal sekarang berusaha untuk melumpuhkan gerakan perlawanan warga - dan membuat dunia luar berada dalam kegelapan - dengan memutuskan hampir semua akses internet."

Peran media sosial

Kudeta terjadi ketika sesi baru parlemen akan dimulai, menyusul pemilihan November di mana partai NLD memenangkan 80% kursi parlemen.

Banyak orang Burma menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung di Facebook, yang merupakan sumber informasi dan berita utama negara itu.

Tetapi tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.

Menyusul larangan tersebut, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk menyatakan penentangan mereka terhadap kebijakan itu.

Pada pukul 22:00 waktu setempat pada hari Jumat, akses ke platform media sosial itu juga diblokir.