Protes sistem ujian kompetensi, dokter di Medan cap jempol darah

MERDEKA.COM. Seratusan dokter di Medan protes sistem ujian kompetensi yang dinilai sangat merugikan mereka. Protes itu dituangkan dalam surat dengan cap jempol darah, yang akan dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Aksi pembubuhan cap jempol darah di atas surat yang akan dikirim ke presiden itu, dilakukan anggota Gerakan Retaker Sumatera (GRS) di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan, Jalan Ibus Raya, Medan, Sabtu (27/7) petang.

Sekretaris Gerakan Retaker Sumatera (GRS) dr Dedy Irawan mengatakan, sistem ujian kompetensi saat ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi). Sehingga tidak bisa mengabdikan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

"Kami mewakili sekitar 1.000 retaker, dokter yang sudah diwisuda dan diambil sumpahnya namun tidak memiliki STR karena tidak profesionalnya pengolaan sistem uji kompetensi. Jangankan praktik, tanpa STR kami tidak bisa bekerja," katanya kepada wartawan.

Surat yang akan dikirimkan ke Presiden SBY serta ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah lembaga lain itu, berisi beberapa poin tuntutan. Di antaranya mereka meminta agar permasalahan seluruh retaker di Indonesia, khususnya di Sumatera, segera diselesaikan.

Para dokter ini juga meminta PB IDI dan IDI cabang Medan untuk ikut menyelesaikan permasalahan para retaker. "Agar kami bisa mendapatkan STR selambat-lambatnya akhir 2013, karena kami merupakan korban dari sistem," jelas Dedy.

Para dokter ini juga beranggapan keberadaan Komite Bersama Uji Kompetensi (KBUKDI), sebagai pelaksana uji kompetensi, ilegal. Selain itu, mereka meminta instansi hukum untuk mengaudit keuangan komite ini.

"Kami anggap ada indikasi penggelapan dana yang berasal dari proses menyelenggarakan uji kompetensi dari tahun 2008-2013, dan tidak mempunyai dasar yang jelas. Sekarang ini sekali ujian Rp 1 juta. Saya sendiri sudah 13 kali ujian," sebut Dedy.

GRS sengaja membuat surat dengan bubuhan cap jempol darah sebagai wujud keseriusan untuk menuntaskan persoalan ini secepatnya, sehingga mereka bisa segera mendapatkan STR.

"Kami yakin Bapak Presiden adalah orang yang bijak dan perduli terhadap permasalahan rakyatnya, karena semua ini menyangkut masa depan kami. Jika tidak dipenuhi, kami semua akan berangkat ke Jakarta," imbuh Ketua Umum GRS Rudi R Sambas.

Rudi memaparkan, GRS didirikan tahun lalu. Gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi dari kejelasan masa depan retaker se-Sumatera.

GRS memiliki puluhan koordinator yang merupakan alumni 9 universitas yang ada di Sumatera. "Kami mendata jumlah retaker di Sumatera sejak 2008 sekitar 1.000 orang. Ini yang harus diselesaikan," pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.