Proyek Infrastruktur Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, pekerjaan jasa konstruksi tetap terus berlanjut di tengah pandemi Corona, mengacu pada Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 2 tahun 2020.

Basuki bilang, sesuai dengan Inmen 2/2020, pekerjaan konstruksi hanya akan berhenti jika ada permintaan dari pelaksana.

"Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, jasa konstruksi tidak pernah berhenti, sesuai Inmen 2/2020, akan berhenti kalau ada permintaan dari pelaksana, seperti proyek Serang-Panimbang karena pekerjanya ada yang kena Covid-19," ujar Basuki dalam konferensi pers virtual, Minggu (17/5/2020).

Lebih lanjut, untuk proyek infrastruktur lain, pembangunannya tetap berjalan seperti biasa. Sebagai contoh proyek tol Cisumdawu yang terus dilaksanakan pekerjaannya hingga saat ini, kata Basuki.

"Kita sudah membuktikan ini, jasa konstruksi ini bisa hidup berdampingan dengan Covid-19, jalan terus," katanya.

Selain itu, Basuki juga mendorong pelaksana konstruksi untuk terus berinovasi pada proyeknya. Hal ini demi memberi sentuhan fungsi yang berbeda, bermanfaat dan dapat memaksimalkan penggunaan infrastruktur oleh publik.

"Saya selalu challenge, apa yang bisa dibanggakan dari proyek ini. Bangun puluhan bendungan, tol, apa inovasinya, apa bedanya, gitu. Sekecil apapun inovasinya, ini sangat baik," katanya.

Di akhir pemaparan, Basuki mengingatkan agar pekerja di sektor konstruksi selalu menjaga kesehatan mereka.

"Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Itu 3 kunci kita hidup berdampingan dengan Covid-19," katanya.

Menteri PUPR: Fokus Anggaran 2021 Lanjutkan Proyek yang Tertunda

Jalan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT). (Dok Kementerian PUPR)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa skenario Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 akan fokus pada pemulihan ekonomi. Selain itu juga akan melanjutkan kembali program-program yang tertunda.

“Sebenarnya kami laporkan dalam sidang Kabinet Paripurna yang lalu tentang APBN 2021. Pemerintah atau Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tema tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan program-program yang harus dimasukkan adalah meluncurkan perubahan paket-paket SYC TA 2020 menjadi paket-paket-paket Tahun Jamak (MYC),” jelas Basuki kepada Komisi V DPR RI dalam rapat virtual, Senin (11/5/2020).

Hal itu berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

Dirinya menyebutkan bahwa perubahan postur anggaran Kementerian PUPR untuk tahun ini terjadi sebanyak dua kali. Pertama, berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, yang membuat alokasi anggaran berkurang Rp 24,53 triliun menjadi Rp 95,68 triliun.

Hal itu berdasarkan hasil Sidang Kabinet Paripurna pada 14 April 2020 yang ditindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanfgal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 membuat pagu kementerian berkurang Rp 44,58 triliun.

Sehingga realokasi program dan anggaran TA 2020 yang dilaksanakan Kementerian PUPR, yang bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dari sisa angaran yang belum terserap pada TA 2020.

“Optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat antara lain paket-paket survei, investigasi dan DED pembangunan infrastruktur PUPR,” ujarnya.