Proyek KA Makassar-Parepare Dapat Pinjaman Sindikasi Rp693 Miliar

·Bacaan 2 menit

VIVA – Perusahaan konstruksi pelat merah PT PP Tbk, melalui entitas asosiasi, yaitu PT Celebes Railway Indonesia (CRI) telah melakukan penandatanganan fasilitas sindikasi pinjaman berjangka senior dan pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Untuk, proyek pembangunan prasarana Kereta Api (KA) Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan.

Penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) itu dilakukan kemarin di Jakarta. Total pembiayaan investasi proyek itu senilai Rp693,83 miliar.

"Kami yakin dana yang dihimpun dari sindikasi pembiayaan ini akan sangat berguna untuk mempercepat pembangunan proyek jalur Kereta Api Makassar–Parepare beserta infrastruktur pendukungnya," ujar Direktur Utama PT PP Novel Arsyad dikutip dari keterangannya, Jumat, 4 Juni 2021.

"Komitmen perusahaan untuk menyelesaikan program infrastruktur nasional tersebut juga harus dibarengi dengan strategi pendanaan yang konservatif," tambahnya.

Baca juga: Kemnaker Buka-bukaan Soal Nasib Karyawan Giant, Ribuan Kena PHK

Dia mengatakan, proyek pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare merupakan proyek pembangunan kereta api pertama di Indonesia yang menggunakan skema KPBU dan skema pembayaran ketersediaan layanan.

Jalur kereta api tersebut ditargetkan dapat beroperasi secara komersial di tahun 2022 untuk melayani Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 5 Kabupaten atau Kota. Yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar, dan Kota Parepare.

“Jalur Kereta Api Makassar-Parepare ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. khususnya masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Direktur Utama PT CRI Helmi Adam mengatakan, pembiayaan proyek pembangunan jalur KA Makassar-Parepare akan dilakukan dalam dua bagian (tranche). Yaitu Tranche A untuk membiayai konstruksi, pengujian dan uji coba, serta penyelesaian Emplasemen Stasiun Pelabuhan Garongkong.

“Sedangkan Tranche B untuk membiayai bunga selama masa konstruksi, dengan menggunakan skema konvensional maupun syariah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta atau badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan dalam penyediaan infrastruktur transportasi melalui skema Pembiayaan KPBU.

Dia menambahkan, skema KPBU diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang memiliki kelayakan secara ekonomi dan komersial.

“Ini adalah contoh keberhasilan kita membangun proyek kereta api yang pertama kalinya dibangun oleh swasta, karena selama ini pemerintah yang membangun dengan APBN,” tambahnya.