PSI Minta Pemprov DKI Jakarta Beri Relaksasi Pajak dari Sektor Paling Terdampak Pandemi di 2022

·Bacaan 1 menit
Warga beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Sabtu (30/10/2021). Pelonggaran PPKM sudah sangat lama dinantikan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan terutama untuk bisa mendorong tingkat kunjungan sehingga dapat menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Maliyanasari meminta Pemprov DKI Jakarta agar memberikan relaksasi kepada beberapa sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Sektor yang dimaksud yakni khususnya hotel, restoran, dan hiburan.

Eneng menyatakan berdasarkan dokumen Rancangan KUA PPAS 2022, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan pendapatan pajak dari sektor perhotelan sebanyak 1,45 Trilliun, sektor restoran 3,55 Trilliun, dan sektor hiburan sebesar 600 Milliar.

"Kalau kita lihat postur pendapatan yang direncanakan, kita masih terlalu banyak menarik pajak dari sektor hotel, restoran, dan hiburan. Baiknya kita berikan mereka kesempatan untuk pemulihan pada tahun 2022," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

Menurut Eneng, saat ini masih ada berbagai ketidakpastian kebijakan pembatasan untuk tahun 2022, meskipun kondisi pandemi sudah lebih terkendali. Kendati begitu, keadaan perekonomian masih tergantung pada perkembangan kondisi pandemi.

"Tahun depan mereka harus memperbaiki keadaan karena 2 tahun belakangan banyak kerugian, belum lagi kita tidak dapat memastikan situasi pandemi di tahun 2022," jelas dia.

DKI Jakarta Turun PPKM Level I

Sementara itu, DKI Jakarta saat ini berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Terdapat sejumlah pelonggaran yang diberlakukan saat pelaksanaan PPKM.

Hal tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu yang dilonggarkan yaitu mengenai kapasitas pengunjung yang akan makan di warteg.

"Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 75 persen dari kapasitas pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah," bunyi Inmendagri tersebut.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel