PTUN Putuskan Presiden dan Menkominfo Langgar Hukum saat Pemblokiran Internet di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan gugatan hukum yang dilayangkan pada Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarata menyatakan tindakan yang dilakukan Presiden (Tergugat 1) dan Menkominfo (Tergugat 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pemerintahan.

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan tindakan tersebut harus dihentikan dan tidak diulangi kembali. Dengan kata lain, tindakan untuk melakukan pelambatan atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia tidak boleh lagi terjadi.

Melalui situs resmi PTUN Jakarta, hakim juga meminta para tergugat untuk meminta maaf secara terbuka pada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat di tiga media cetak nasional seluas 1/6 halaman.

Permintaan maaf juga ditujukan untuk seluruh pekerja pers dan enam stasiun TV maksimal satu bulan setelah putusan yang disiarkan pada tiga stasiun radio selama satu minggu. Adapun redaksionalnya sudah ditentukan sebagai berikut:

"Kami Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan : “Meminta Maaf kepada Seluruh Pekerja Pers dan Warga Negara Indonesia atas tindakan kami yang tidak profesional dalam melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat."

Hakim juga menyatakan putusan dari gugatan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dulu, meskipun ada upaya hukum. Tidak hanya itu, para tergugat juga diminta untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Koordinator Tim Advokasi Pembela Pers, Muhammad Isnur, pun menyatakan selamat untuk seluruh pihak yang berjuang bersama dalam gugatan ini. Dia pun mengingatkan untuk tetap mengawalnya apabila memang ada banding.

"Selamat kepada rekan2 semua. Selamat kepada Rakyat Papua, Pejuang2 Hak Asasi Manusia, kepada para Akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding," tulis Isnur seperti dikutip dari akun Twitternya dengan izin pihak yang bersangkutan, Rabu (3/6/2020).

Usai putusan, menurut Insur, masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding ke PTUN. "Jadi saat ini kami sedang menunggu apa respons Menkominfo dan Presiden, jadi kalau mereka banding, tentu kami akan membuat kontra memori banding," tuturnya.

Gugatan Hukum Atas Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat

Masa aksi dari berbagai aliansi dan LBH menggelar aksi depan kantor Kominfo, Jumat (23/8/2019). Aksi solidaritas menolak pembatasan akses informasi dan internet di Papua dan Papua Barat itu meminta Kominfo mencabut pemblokiran akses internet. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta Kementerian Komunikasi dan Informatika digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh tim advokasi pembela kebebasan pers, yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam, dan ICJR.

Gugatan dilayangkan kepada Presiden Jokowi dan Kemenkominfo lantaran keduanya dianggap menyalahi kekuasaan atas pemadaman internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 hingga September 2019.

Muhammad Isnur dari YLBHI selaku koordinator tim advokasi mengatakan, saat pemadaman terjadi, pihaknya sempat beberapa kali bertanya langsung kepada Kemenkominfo soal landasan hukum terkait dipadamkannya internet di Papua dan Papua Barat.

"Kominfo tidak bisa menjawab, mereka beragumen ini hanya pesanan dari kira-kira lembaga keamanan. Jadi mereka tidak punya landasan hukum memadamkan internet," ujar Isnur di PTUN, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut Isnur, sejatinya, pemerintah sebelum melakukan tindakan harus memiliki landasan hukum. Jika tidak, menurut Isnur sama saja pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.

"Pemerintah harus berlandasakan hukum, kalau tidak ada dasar hukum berarti mereka sewenang-wenang. Dalam hal ini kami mendalilkan ke hakim bahwa pemerintah dalam memadamkan internet itu abuse of power," kata dia.

Menurut Deputi Koordinator Advokasi Kontras Putri Kanesia, gugatan dilayangkan agar pemerintah tidak lagi melakukan hal serupa di kemudian hari. Sebab, pemadaman internet yang dia sebut sepihak ini menyebabkan banyak kerugian.

"Ini sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah untuk tidak sembarangan melakukan pemadaman. Ini bisa kita bilang sepihak yah. Kalau pemerintah mengatakan pembatasan sepihak ini dilakukan untuk menghindari adanya hoaks di Papua, tapi kita juga sama-sama tahu persoalan dengan pembatasan atau perlambatan internet ini justru menimbulkan banyak kerugian yang lebih besar dari sekedar hoaks," kata Putri.

"Karena begini, pemerintah mengatakan untuk menghindari adanya hoaks yang berkembang di Papua pada saat itu, justru dengan perlambatan internet ini membuat teman-teman jurnalis yang ada di Papua tidak dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik," lanjut dia soal gugatan ke Presiden dan Kemenkominfo.

(Dam/Ysl)