PTUN Tolak Gugatan soal Pengangkatan Mayjen Untung Budiharto jadi Pangdam Jaya

·Bacaan 3 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) menolak gugatan dilayangkan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998 bersama Koalisi Masyarakat Sipil terkait pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Putusan itu tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

"Selasa 19 April 2022, putusan dismissal ditolak," demikian bunyi putusan dikutip dari website ptun- jakarta.go.id, Selasa (19/4).

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani yang tergabung dalam koalisi turut membenarkan jika gugatan nomor 87/G/2020/PTUN.JKT itu sudah ditolak.

"Betul (ditolak), proses dismissal tadi pagi," ujar Julius saat dikonfirmasi.

Julius menjelaskan alasan majelis hakim menolak gugatan tersebut karena PTUN menilai seharusnya gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Militer sebagai yang memiliki ranah.

"Kedua dikatakan bahwa kalau memang ini bicara sistem administrasi meskipun dia militer dia tetap juga ke militer juga. Jadi pada saat proses dismissal ditolak," ujar Julius.

Alasan Gugatan

Untuk diketahui jika gugatan ini dilayangkan atas alasan keputusan Jenderal Andika. Lantaran Pertama, mengangkat Jenderal Untung Budiharto di mana sosok itu diduga terlibat dalam kejadian penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997/1998 lalu sebagaimana laporan investigasi Komnas HAM.

"Sebagai pejabat menciptakan preseden buruk di mana orang-orang yang tidak memiliki integritas untuk memegang suatu jabatan publik/melayani masyarakat Indonesia. Namun diberi apresiasi dan promosi hingga menduduki jabatan penting," terang Julius dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/ 4).

Selain itu, Julius juga mengatakan jika pengangkatan Jenderal Untung Budiharto akan menambah luka dari orang tua korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997/1998 lalu.

"Pengangkatan tersebut mencederai perjuangan keluarga korban dan pendamping yang terus mencari keberadaan korban yang masih hilang, namun orang-orang yang berada pada inti kasus tersebut," katanya.

"Termasuk Untung Budiharto, tidak pernah berterus terang atas kebenaran kasus atau membantu investigasi pencarian lagi-lagi malah diberi apresiasi dan promosi jabatan," tambahnya.

Di sisi lain, Julius juga menilai, diangkatnya figur akan bertolak belakang dengan Surat Telegram (ST) Panglima TNI No. ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021. Di mana aturan ini telah dijamin tidak akan menghambat proses penegakan hukum terhadap prajurit yang melanggar aturan perundang-undangan.

Sebab surat tersebut menyebutkan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus berkoordinasi dengan Komandan/Kepala Satuan TNI untuk memanggil aparat militer dalam suatu proses hukum.

"Berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kodam Jaya," katanya.

Surat Pengangkatan Jenderal Untung

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan mutasi jabatan. Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji dipromosikan menjadi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Jabatan Pangdam Jaya selanjutnya diisi Mayjen TNI Untung Budiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Panglima TNI. Surat Keputusan Panglima TNI ini diketahui dan ditandatangani oleh Brigjen Edy Rochmatullah.

Berikut isi surat:

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/1/2022 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Panglima Tentara Nasional Indonesia

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :
1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

2. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 3/TPA Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Hasil Sidang Wanjakti tanggal 7 September 2021
3. Pertimbangan Pimpinan TNI;

Memutuskan:

Menetapkan : Keputusan Panglima TNI tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama Mayjen TNI Mulyo Aji, M.A. NRP 31107 dari jabatan lama sebagai Pangdam Jaya selanjutnya melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan pengangkatan jabatan baru atas nama Mayjen TNI Untung Budiharto NRP 31538 dari jabatan lama sebagai Staf Khusus Panglima TNI selanjutnya melaksanakan tugas sebagai Pangdam Jaya, terhitung mulai tanggal ditetapkan. [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel