Puan Maharani: Negara Tidak Boleh Pasrah Hadapi Pandemi COVID-19

Agus Rahmat, Eka Permadi
·Bacaan 1 menit

VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, pandemi COVID-19 saat ini telah memasuki bulan ke-10, sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang merugikan akibat pandemi tersebut.

“Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti, dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya,” kata Puan saat rapat paripurna di gedung DPR RI, Senin 11 Januari 2021.

Baca juga: Jokowi Perpanjang Larangan WNA Masuk ke Indonesia Sampai 28 Januari

Namun, peran negara harus tetap bisa maksimal dalam menghadapi persoalan pandemi. Negara juga, menurutnya, harus berbuat yang terbaik, tidak menyerah dalam mencapai tujuan bernegara.

“Dalam situasi pandemi COVID-19, negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara,” tuturnya.

Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya,” ujar ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Selain itu, memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik, dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan kehadiran secara fisik sebanyak 20 persen.

Oleh karena itu, pada masa sidang ini, DPR RI akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya secara efektif, yaitu dalam fungsi legislasi. DPR RI akan selektif dalam penyusunan legislasi yang telah mempertimbangkan kinerja pembahasan dalam situasi pandemi COVID-19.

Dalam fungsi anggaran, DPR RI akan memfokuskan pada kualitas belanja negara untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

“Dalam fungsi pengawasan, DPR RI akan memberi perhatian pada penyelenggaraan pelayanan publik dan negara dalam situasi pandemi,” katanya.