Puan: RAPBN 2022 harus antisipasi ketidakpastian pandemi

·Bacaan 2 menit

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dalam menyusun kerangka ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, harus tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi COVID-19.

"Pemerintah saat ini memang terus menggalakkan program vaksinasi COVID-19 namun kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 tetap harus diantisipasi dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2022," kata Puan di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Puan selepas rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2020-2021, di Jakarta, Kamis.

Baca juga: DPR: Harkitnas momentum bangkitkan sosial-ekonomi terdampak pandemi

Dia mengatakan, berbagai indikator menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terus membaik.

Namun menurut dia, APBN tetap harus mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi perburukan kondisi pandemi.

"Kita mesti belajar dari pengalaman di awal tahun ini saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 sehingga pengetatan aktivitas masyarakat kembali dilakukan yang kemudian tentu berdampak pada perekonomian," ujarnya.

Puan mengatakan, kejadian seperti melonjaknya kasus COVID-19 di India yang dampaknya turut merembet ke berbagai belahan dunia, juga harus diantisipasi.

Puan juga menilai fundamental perekonomian memang harus dibenahi namun diharapkan agar program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi rakyat juga menjadi prioritas dalam jangka pendek.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, seluruh masalah struktural terkait SDM, produktivitas, hingga birokrasi memang mesti dibenahi.

"Namun program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan pemerintah," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan program pemulihan sosial dan ekonomi sebagai prioritas.

Selain itu Puan meminta agar belanja pemerintah juga harus lebih efektif dan belanja non-prioritas harus dipertajam.

"Tentu saja defisit dan utang harus dikendalikan dengan baik agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang masih memiliki ruang," katanya.

Baca juga: Ketua DPR: Indonesia harus bangun kekuatan maritim nasional
Baca juga: Ketua DPR dorong transfer teknologi pembuatan vaksin COVID-19