Pulihkan Ekonomi Ibu Kota, Anies Percepat Perizinan Gedung

Hardani Triyoga, Syaefullah
·Bacaan 2 menit

VIVA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang untuk mempercepat perizinan gedung. Hal ini juga sebagai cara untuk mendorong geliat sektor properti yang terdampak pandemi COVID-19.

“Kami menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan semula 360 hari menjadi 57 hari kerja untuk bangunan umum,” ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati dalam konferensi pers, Senin, 8 Februari 2021.

Dia mengatakan, untuk bangunan rumah tinggal akan lebih cepat lagi, yakni 14 hari kerja. Menurutnya, upaya ini dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta meyakini industri properti dapat mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Sebab, ia menyebut sektor properti memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Selain itu, bisa meningkatkan pendapatan daerah, mendatangkan investasi dan memiliki karakteristik bisnis jangka panjang.

“Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan pakar dan praktisi untuk mendapatkan masukan. Sehingga, menghasilkan peraturan perizinan yang lebih sederhana dan efektif namun tetap dengan prinsip kehati-hatian,” ujar Sri.

Menurutnya, selain lebih cepat, peraturan ini akan menjadi basis alur perizinan yang lebih ringkas, tertata dan berbasis teknologi informasi. Lebih lanjut, kata dia, upaya ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Universal yang menjadi arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Keinginan Anies agar perekonomian di seluruh sektor dan lapisan masyarakat bisa bangkit kembali sambil mengatasi persoalan pandemi COVID-19.

Pada tahun 2019, industri konstruksi dan real estate menyumbang untuk perekonomian Jakarta sebesar 17,61 persen. Pada 2018, sektor properti juga menyerap tenaga kerja di Jakarta sebanyak 425 ribu orang.

Industri konstruksi dan real estate tahun 2019 juga menyumbang untuk Penanaman Modal Dalam Negeri DKI Jakarta sebesar 23,9 persen atau setara dengan Rp14,8 triliun. Adapun nilai Penanaman Modal Asing dari kedua industri itu sekitar 28,3 persen atau setara dengan Rp17,5 triliun.

Baca Juga: Masuk Deretan 21 Heroes 2021, Anies: Pengakuan Ini Buat Kita Semua

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI), Wendy Haryanto, mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan pakar dan praktisi dalam penerbitan Peraturan Gubernur ini.

“Percepatan dan penyederhanaan perizinan adalah bentuk stimulus nonfinansial yang tepat untuk industri properti agar tidak saja bisa bertahan namun juga berkembang di kala pandemi ini,” katanya.

Wendy menambahkan dengan perizinan yang efektif akan menimbulkan efek domino, seperti meningkatnya foreign direct of investment (FDI) yang masuk ke Jakarta.

“Hal ini juga akan berdampak jangka panjang dalam upaya percepatan pemenuhan kebutuhan hunian yang terjangkau di Jakarta, yang juga merupakan salah satu fokus JPI," jelas Wendy.