Puluhan Ribu Buruh Gelar Demo Tuntut Usut Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, puluhan ribu buruh akan melakukan unjuk rasa secara virtual pada Rabu besok, 17 Februari 2021 untuk menindaklanjuti dugaan korupsi di tubuh BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya demo juga dilakukan secara langsung oleh 20 orang buruh perwakilan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Pusat.

"Untuk aksi langsung akan mengikuti protokol kesehatan, seperti telah melakukan rapid test, jaga jarak, pakai masker. Kemudian unjuk rasa virtual bisa diikuti buruh melalui live Facebook dan Instagram KSPI," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Bos KSPI bilang, aksi unjuk rasa tersebut akan dilangsungkan secara serentak di sepuluh provinsi. Demo sendiri dimulai tepat pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB.

"Nantinya aksi demo serupa ini akan dilanjutkan pada Kamis tanggal 18 Februari 2021, yang akan bertempat di depan Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat," tambahnya.

Adapun tuntutan buruh pada aksi demo lusa nanti meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan pengusutan serius terhadap dugaan korupsi sebesar Rp20 triliun yang membelit BPJS Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, ialah KSPI meminta adanya proses hukum terhadap pimpinan maupun pejabat yang terlibat dalam tindak rasuah itu. "Sebab, korupsi ini terjadi di duga akibat adanya salah pengelolaan dana investasi saham dan reksa dana," terangnya.

Terakhir, KSPI juga meminta Presiden Jokowi untuk memberi perhatian serius terhadap kasus dugaan korupsi bernilai fantastis ini. "Karena bagaimana pun itu uang buruh dan pekerja juga, kami berharap kepada Presiden Jokowi untuk turut memantau kasus ini dengan sungguh sungguh," ujar dia mengakhiri.

Pemeriksaan Dugaan Korupsi BPJS ketenagakerjaan Jangan Sampai Ganggu Layanan

Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)
Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah melakukan pemeriksaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terkait kasus dugaan korupsi. Tak sedikit para pakar kebijakan dan ekonomi memberikan tanggapan yang beragam terkait hal ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan, selama ini tidak pernah ada pekerja atau buruh yang mengeluh atau melaporkan klaimnya bermasalah. Dia menyebut selama ini proses klaim BPJS Ketenagakerjaan berjalan lancar.

“Kami kaget karena selama ini pelayanan klaim manfaat kepesertaan tidak pernah ada pekerja atau buruh yang mengeluh dan melaporkan klaimnya lama karena ada masalah keuangan. Jadi selama ini kami menilai keadaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan baik-baik saja,” katanya, Senin (8/2/2021).

Selama proses penyidikan ini, pihaknya meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan agar tetap menjaga performa layanan yang prima kepada seluruh peserta dan tetap mengedepankan kepentingan peserta serta memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.

“Berdasarkan data dan keterangan yang kami dapatkan langsung dari manajemen BPJS Ketenagakerjaan tentang kondisi keamanan dana, likuiditas dan kemampuan bayar klaim serta kewajiban yang lain, pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan berada dalam kategori aman dan terkelola dengan baik,” jelasnya.

KSPN menghimbau kepada seluruh masyarakat, pekerja atau buruh Indonesia khususnya anggota KSPN untuk tetap tenang terkait kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan tidak mudah termakan isu atau berita yang belum jelas, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

“Kepada seluruh perangkat struktur KSPN untuk lebih memantau proses pelayanan BPJS di daerah-daerah. Jika terjadi hal-hal tidak seperti biasanya mohon segera melaporkan ke DPP KSPN untuk kami tindaklanjuti,” terang dia.

Sementara itu, Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori mengatakan, pihaknya ikut memantau persoalan ini, hingga kini Sarbumusi melakukan pendalaman dan tidak menemukan unsur korupsi.

“Secara manajerial (BPJAMSOSTEK) mengalami kemajuan,” ujarnya.

Kendati demikian, Anshori mewanti wanti agar tidak ada pendekatan unsur politik dan lain sebagainya dalam penanganan penyidikan yang dilakukan Kajagung RI terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau ada pihak yang menemukan ada unsur pidananya silahkan penegak hukum yang bergerak. Tidak usah melalui pendekatan politik atau lain sebagainya,” kata Anshori.

Dalam kesempatan yang sama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dia berharap, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terus ditingkatkan terutama bagi pekerja atau masyarakat rentan. Terlepas dari apapun hasil penyidikan Kejagung RI.

“Bagaimana juga pihak BPJS Ketenagakerjaan secara bersamaan harus membuat statemen bahwa dana buruh tidak akan terganggu. Karena salah satu kampanye kita adalah memastikan mereka terlindungi oleh jaminan sosial dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Kejagung Kembali Periksa 7 Saksi Usut Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa saksi-saksi terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, ada tujuh saksi yang diperiksa pada Kamis 28 Januari 2021. Mereka diperiksa untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi pada BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan Tipikor pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata Eben dalam keterangannya, pada Jumat 29 Januari 2021.

Tujuh orang saksi yang diperiksa yakni DS sebagai Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, HKC selaku Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan, NAT selaku Deputi Direktur Bidang Pendapatan Tetap BP JAMSOSTEK, TW selaku Staf pada Deputi Direktur Bidang Keuangan.

LP sebagai Asisten Deputi Bidang Analisis Pasar Utang BPJS Ketenagakerjaan, PH selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan serta HSP selaku Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tetap memperhatikan protokol kesehatan (Prokes), mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat.

"Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap," jelasnya.

"Serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: