Pungli Pendaftaran Tanah, Kades di Kabupaten Bekasi Ditangkap

Merdeka.com - Merdeka.com - Seorang lagi kepala desa ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, karena melakukan pungli. Kali ini, Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung berinisial AR yang harus mendekam di hotel prodeo.

AR ditangkap kejaksaan karena diduga menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pungutan liar pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap 5.800 bidang tanah di desa tersebut.

Berdasarkan SKB Tiga Menteri, pemohon PTSL di wilayah Jawa-Bali hanya dibebani tarif Rp150 ribu. Namun AR memerintahkan perangkatnya untuk memungut biaya Rp400 ribu per bidang tanah.

"Namun AR meminta dengan jumlah yang lebih banyak," kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi Barkah Dwi Hatmoko melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/9).

Dia menjelaskan, kasus ini berawal pada September 2021. Ketika itu AR mengadakan pertemuan dengan kepala dusun, ketua RT dan RW, kepala Urusan Pembangunan dan kepala Urusan Pemerintahan Desa Cibuntu untuk membahas alur pemberkasan PTSL.

Tiap 100 Meter Tanah Dikenakan Biaya Rp1,9 Juta

Pada kesempatan itu, AR memerintahkan kepada perangkatnya untuk mematok harga Rp400 ribu untuk satu nama yang memohon Program PTSL. Namun tarif tersebut bisa bertambah jika belum atas nama pemohon.

"Apabila belum atas nama pemohon, tiap 100 meter dikenakan biaya sebesar Rp1,5 juta ditambah Rp400 ribu sehingga total pemohon harus membayar Rp1,9 juta per 100 meter. Sedangkan untuk perangkat desa nilainya dikurangi jadi Rp1,4 juta," katanya.

Rincian biaya yang sudah disepakati peserta rapat kemudian diberitahukan ke masyarakat. Namun, masyarakat melaporkan dugaan pungutan liar pada Program PTSL di Desa Cibuntu ini ke pihak kejaksaan. AR pun ditangkap pada Kamis (8/9) kemarin.

Uang Terkumpul Rp1,8 Miliar

Dari pungutan Rp400 ribu per bidang untuk dasar alas hak atas nama yang memohon PTSL di Desa Cibuntu, terkumpul uang sebesar Rp1.813.200.000.

Sedangkan hasil dari balik nama PTSL dengan harga Rp1.500.000 per 100 meter persegi tiap sertifikat untuk dasar alas hak atas nama yang memohon masih dilakukan pendalaman. Total permohonan pada balik nama PTSL ini mencapai 972.930 meter di Desa Cibuntu.

Saat ini AR mendekam di sel tahanan kejaksaan. Dia dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebelumnya juga menangkap Kepala Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan berinisial PH pada 2 Agustus 2022. Dia juga diduga melakukan pungli PTSL. [yan]