Pungutan SMA Favorit di Bandung Belasan Juta  

TEMPO.CO, Bandung - Biaya masuk ke sekolah menengah atas negeri favorit di Bandung bagi siswa pindahan mencapai belasan juta rupiah. Selain ada yang berpatok pada Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), ada juga sekolah yang menambahkan kewajiban dana sukarela. »Itu jadi ajang komersialisasi dan jual beli kursi,” kata koordinator investigasi Koalisi Pendidikan Kota Bandung Iwan Hermawan, Kamis, 5 Juli 2012.

Menurut Iwan, penerimaan siswa pindahan atau mutasi kerap menjadi ajang bisnis, hampir di semua SMA Negeri di Kota Bandung. Sebagian sekolah menerima siswa berdasarkan besar kecilnya sumbangan, tidak semata hasil nilai dan tes seleksi masuk. »Itu jelas melanggar peraturan Wali Kota tentang penerimaan siswa baru,” ujarnya.

Praktek seperti itu sudah berlangsung lama. Sejak 4 tahun terakhir, Koalisi Pendidikan Kota Bandung selalu menemukan masalah itu. Walau sudah dilengkapi bukti-bukti, termasuk pelanggaran lain seperti surat ”sakti” titipan pejabat atau anggota dewan daerah, pungutan yang memberatkan orang tua itu terus terjadi. ”Kami sudah lapor ke mana-mana, Dinas Pendidikan juga inspektorat, tapi hasilnya nggak ada.”

Di SMA Negeri 1 Bandung, pendaftaran siswa pindahan masih terbuka hingga Sabtu pekan ini. Salah seorang warga, Indryani, yang menanyakan biaya masuknya mengaku kaget. ”Sumbangannya diminta Rp 25 juta, tapi katanya bisa diatur lagi,” katanya. Kepala SMAN 1 Cucu Saputra membantah patokan biaya masuk sebesar itu. »Tidak benar segitu, sumbangan sukarela harus tanpa tekanan,” ujarnya.

Kepala SMAN 8 yang baru menjabat 4 bulan, Ujang Sutiana, mengatakan sekolahnya sekarang tidak mematok uang masuk bagi siswa pindahan. ”Sesuai dengan dana sumbangan pendidikan sebesar Rp 5 juta, kalau sumbangan lain sukarela saja mampunya berapa,” kata dia di sekolahnya. SMA tersebut salah satu favorit di Kota Bandung bagian selatan.

Seorang pendaftar siswa pindahan lain di SMAN 20 lain lagi pengalamannya. Ia terang-terangan disodori kesediaan pembayaran uang Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp 10 juta, ditambah seragam plus SPP bulan Juli Rp 2 juta. Karena keberatan, ia hanya menulis sanggup membayar Rp 3,5 juta. Setelah dua kali menjalani tes seleksi, anaknya hari ini akhirnya dinyatakan tak diterima. ”Kata orang tua yang anaknya lolos, dia menyumbang Rp 15 juta,” kata Eni.

Aktivis pendidikan yang juga guru dan anggota Komite Sekolah SMAN 5 Bandung, Agus Setyamulyadi, mengakui sumbangan dari siswa pindahan itu tidak jelas aturan main dan laporannya dari pihak sekolah. ”Sumbangan sukarela itu butuh regulasi dari Dinas Pendidikan,” ujarnya. Selama ini pungutan tersebut memanfaatkan hukum ekonomi. Kuota kursi terbatas, sementara peminatnya banyak.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyudin Zarkasi mengatakan masalah seperti itu bisa teratasi jika pemerintah mampu menghapus label sekolah favorit di masyarakat. ”Caranya dengan pemerataan kualitas pendidikan. Jadi semua sekolah negeri bisa sama. Sebar guru-guru yang pintar ke sekolah-sekolah nonfavorit,” katanya.

ANWAR SISWADI

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.