Punya Fondasi Kuat, Sri Mulyani Optimistis Hadapi Pandemi Covid-19 di 2021

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah berupaya keras membuat ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk akibat pandemi Covid-19 pada 2020. Berbekal pengalaman tersebut, ia menaruh optimisme tinggi dalam menghadapi situasi pandemi pada 2021 ini.

"Kalau tahun 2020 fokus utama kita pada Covid-19, tahun 2021 kita juga tetap menghadapi Covid-19, namun dengan optimisme yang lebih tinggi," kata Sri Mulyani dalam sebuah siaran video, Rabu (27/1/2021).

"Kenapa? Karena seluruh langkah-langkah yang sudah dilakukan pada tahun 2020 telah memberikan fondasi yang cukup baik bagi kita untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional," sambungnya.

Sri Mulyani memberi catatan, APBN 2020 memang mengalami defisit 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Itu disebabkan penerimaan negara sebesar Rp 1.070 triliun yang lebih rendah 16,7 persen dari 2019.

"Ini akibat para pembayar pajak, objek pajak kita mengalami tekanan yang luar biasa akibat Covid-19," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja negara juga mengalami kenaikan 12,2 persen, yakni mencapai Rp 2.589 triliun. Bahkan belanja pemerintah pusat disebutnya meningkat hingga di atas 22 persen.

"Belanja-belanja itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani Covid-19, melindungi masyarakat, dan membantu usaha terutama usaha kecil menengah (UKM)," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, segala capaian pada 2020 lalu menyebabkan pemerintah yakin dan optimis untuk segera memulihkan ekonomi pada 2021 ini.

"Kita tentu berharap dengan capaian tahun 2020 maka kita mampu masuk di tahun 2021 dengan optimisme, meskipun memang tentu tidak boleh lepas dari kewaspadaan karena Covid-19 masih ada dan masih menyebar," imbuh Sri Mulyani.

Menko Airlangga Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5 persen di 2021

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik dibanding tahun lalu meskipun pandemi Covid-19 masih membayangi. Hal ini didorong oleh berbagai upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjelaskan, berbagai lembaga dunia memperkirakan ekonomi Indonesia bakal tumbuh baik di 2021.

“Hampir seluruh lembaga menilai bahwa pertumbuhan kita di 2020 terkontraksi lebih kecil dari berbagai negara lain, tentu kita akan melihat bahwa di 2021 pertumbuhan kita akan ada di sekitar 4,5-5,5 persen,” tutur Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021)

Optimisme juga didorong oleh program vaksinasi tahap pertama yang sedang berjalan saat ini. Vaksinasi perdana yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 13 Januari lalu kini tengah diteruskan kepada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Pemerintah sudah membuat jadwal dimana jadwal ini Presiden meminta bahwa vaksinasi akan diselesaikan di bulan Desember. Diharapkan vaksinasi ini dapat mencapai target. Sekarang sekitar 179 ribu orang telah divaksinasi,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, berdasarkan arahan Presiden tersebut, masyarakat yang direncanakan akan divaksinasi Januari-Maret 2022 akan ditarik maju menjadi lebih awal.

Airlangga mengimbau agar program vaksinasi dapat diawasi bersama. Ia juga mengimbau agar masyarakat senantiasa terus menjaga kedisiplinan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan 3M, yakni Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak.

“Selain itu, program Testing, Tracing, dan Treatment (3T) tetap harus dijalankan dan diikuti dengan ketersediaan obat. Diharapkan rumah sakit dapat menangani secara baik,” ujar Airlangga.

Indeks Keyakinan Konsumen

Optimisme juga hadir dari indeks keyakinan konsumen yang mulai menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan dalam melakukan konsumsi. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di bulan Desember 2020. Menko Airlangga berharap indeks ini dapat cross ke 100, sehingga kontribusinya dapat lebih meningkatkan optimisme.

Dunia usaha juga mulai bangkit, aktivitas manufaktur telah memasuki fase ekspansi (51,3) di bulan Desember 2020. “Impor barang baku dan barang modal sudah meningkat,” ujar Airlangga.

Permintaan akan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Airlangga pun mengungkapkan bahwa tahun lalu realisasi KUR mencapai target 100 persen.

“Penggunaan dari financial technology (fintech) juga sudah baik, angkanya sudah mencapai Rp140 triliun. Fintech adalah proxy untuk kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM),” ucap Menko Airlangga.

Ketahanan sektor eksternal juga masih terjaga dengan baik. Hal ini didukung oleh neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama 8 bulan berturut-turut hingga sepanjang tahun 2020, serta surplus secara kumulatif mencapai 21,74 miliar USD. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih bergerak.

Prestasi ini, lanjut Airlangga, didukung oleh beberapa produk manufaktur seperti CPO dan turunannya, batu bara, logam, elektronik, perhiasan, dan industri kertas. Sektor tersebut merupakan beberapa sektor yang bisa menopang perekonomian nasional.

Menko Airlangga juga menuturkan bahwa IHSG dan nilai tukar Rupiah tengah membaik. Rupiah mencatat penguatan tertinggi sejak Maret 2020. “Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan negara-negara lain,” terangnya.

Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). “Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 besarnya 553 triliun, yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah 579,78 triliun. Artinya Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” ucap Airlangga.

Dukungan penciptaan lapangan kerja diberikan melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan menurunkan RPP dan RPerpres. “Sehingga total regulasi yang dibuat adalah 52 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 48 PP dan 4 RPerpres,” tutur Airlangga.

Saksikan video pilihan di bawah ini: