AS Punya Presiden Baru, Bagaimana Hubungannya dengan Indonesia?

Renne R.A Kawilarang, ABC Indonesia
·Bacaan 4 menit

Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat mendapat sambutan yang beragam dari sejumlah negara, termasuk Australia, Indonesia dan China.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison menyatakan hubungan Australia dengan AS akan semakin kuat di bawah kepemimpinan Joe Biden.

"Proses masih berlangsung di AS dan lembaga-lembaga yang menangani proses ini sangat penting bagi demokrasi mereka," kata PM Morrison dalam keterangan persnya menanggapi kemenangan Joe Biden, hari Minggu kemarin (8/11).

"Namun saya ikut bersama pemimpin negara-negara lainnya menyampaikan selamat kepada presiden terpilih Joe Biden dan istrinya Dr Jill Biden, serta wapres terpilih Kamala Harris dan suaminya Douglas Emhoff," ucap PM Morrison.

Scott Morrison congratulates president-elect Joe Biden on US election victory
Scott Morrison congratulates president-elect Joe Biden on US election victory


Perdana Menteri Scott Morrison menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat periode 2021-2025. (ABC News Video)

Menurut informasi yang diperoleh ABC, PM Morrison akan segera menyurati Joe Biden hari Senin ini dan mengundangnya secara resmi ke Australia untuk merayakan 70 tahun hubungan kedua negara tahun depan.

PM Morrison mengatakan ia akan terus bekerja sama dengan Pemerintahan Trump sampai pelantikan presiden baru pada 20 Januari mendatang.

PM Morrison menyatakan kepemimpinan Joe Biden di Gedung Putih tidak akan mengubah kebijakan perubahan iklim yang dijalankan Australia, termasuk target pengurangan emisi karbon.

Kampanye Joe Biden menyebutkan rencana AS untuk bergabung kembali dengan Paris Climate Agreement, bertekad mencapai nol emisi karbon pada 2050, serta penyediaan anggaran $2 triliun untuk energi bersih dalam empat tahun.

Sementara Pemerintahan PM Morrison telah menolak untuk menetapkan target serupa.

"Australia akan selalu menetapkan kebijakan atas dasar kepentingan nasional Australia," katanya.

Pada awal tahun ini, Australia mengumumkan Peta Investasi Teknologi yang memuat arah dan kebijakan pengurangan emisi karbon dengan fokus dukungan pada beberapa teknologi dan industri berat.

Peta tersebut akan menentukan investasi pemerintah sebesar $18 miliar bagi lima teknologi prioritas termasuk hidrogen pilihan penyimpanan karbon, serta produksi baja dan aluminium rendah karbon.

Sementara itu, pemimpin Oposisi di Australia, Anthony Albanese sebelumnya telah mendesak PM Morrison untuk "menyampaikan pandangan Australia mengenai pentingnya menghormati proses demokrasi" kepada Presiden Trump.

Ia meminta PM Morrison untuk menegur sejumlah politisi dari kubu pemerintah yang turut menyebarluaskan "teori konspirasi" seperti yang disebarkan oleh Trump terkait hasil Pilpres AS.

Barang ekspor Indonesia kena tarif tinggi


Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan ucapan selamat untuk Joe Biden dan Kamala Harris melalui akun Instagram miliknya.

"Selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas kemenangan Anda yang bersejarah. Besarnya jumlah pemilih mencerminkan harapan terhadap demokrasi," tulis akun Instagram Presiden Jokowi.

Ia menyatakan siap bekerja sama dengan Pemerintahan Joe Biden untuk memperkuat kemitraan strategis dan meningkatkan kerja sama ekonomi, demokrasi dan multilateralisme demi kemaslahatan rakyat kedua negara.

Di bawah Pemerintahan Trump, hubungan AS dan Indonesia khususnya di bidang perdagangan mengalami dinamika setelah pihak AS mencabut status Indonesia sebagai negara dengan pertimbangan khusus dalam organisasi perdagangan dunia WTO.

Pada bulan Februari 2020, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengakui status Indonesia sebagai negara maju sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan "Special Differential Treatment" (SDT) dari WTO.

Akibatnya, barang ekspor dari Indonesia ke AS akan dikenai tarif yang lebih tinggi.

Namun pada Oktober 2020, Menhan Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke AS dan mencapai kesepakatan untuk bekerja sama di bidang pertahanan keamanan dan maritim.

Kemudian Wapres Mike Pence mengunjungi Jakarta pada 29 Oktober lalu dan secara resmi memperpanjang kembali status RI sebagai negara dengan pertimbangan khusus dalam kerangka WTO.

Dengan demikian tarif atas ribuan barang ekspor RI ke AS mendapatkan keringanan.

Kedua negara juga sepakat untuk memperkuat mata rantai pasokan barang serta pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Presiden China belum ucapkan selamat

Joe Biden smiling with his hand on Xi Jinping's shoulder
Joe Biden smiling with his hand on Xi Jinping's shoulder


Belum dapat dipastikan bagaimana kelanjutan perang dagang antara China dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. (Reuters: David McNew)

Reaksi atas kemenangan Joe Biden pada umumnya positif, namun belum ada kepastian sikap resmi dari Presiden China, Xi Jinping.

Sampai hari Senin (9/11) Presiden Xi belum menyampaikan ucapa selamat kepada Joe Biden, begitu pula dari media resmi pemerintah.

Namun sejumlah pengamat di China menyatakan kemungkinan terjadinya perubahan hubungan kedua negara di bawah Pemerintahan Biden.

"Kepercayaan strategis telah rusak, kunjungan politik tingkat tinggi telah berhenti, dan tak ada lagi kerja sama yang penting," ujar Xin Qiang dari Fudan University, seperti dilaporkan media pemerintah.

"Namun Biden setidaknya mungkin akan melakukan perbaikan atas kedua aspek terakhir," katanya.

Biden tidak banyak menyuarakan isu China selama masa kampanyenya.

Pada awal kampanye, Biden hanya menyatakan akan melanjutkan sikap keras terhadap China, dan bertekad memimpin kampanye internasional untuk "menekan, mengisolasi dan menghukum China".

Namun dalam sejumlah isu seperti pengenaan tarif terhadap barang impor dari China yang diberlakukan Presiden Trump, Biden menyatakan kemungkinan untuk melakukan perubahan.

Dalam empat tahun kepemimpinan Presiden Trump, tekanan terhadap China terkait isu etnis minoritas Muslim dan gerakan demokrasi di Hong Kong, tidak menggoyahkan posisi Presiden Xi Jinping.

Ia belum lama ini menyatakan program penahanan warga etnis minoritas Muslim di China Barat "sudah tepat".

Presiden Xi juga memerintahkan tindakan tegas terhadap pihak oposisi di Hong Kong, menyebabkan para aktivis dan jurnalis ditangkapi dan dipenjara.

Artikel ini dilaporkan dan diproduksi oleh Farid M. Ibrahim