PUPR: Realisasi belanja infrastruktur capai Rp53,16 triliun per 4 Juli

·Bacaan 2 menit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi belanja infrastruktur hingga 4 Juli 2021 mencapai Rp53,16 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Kementerian PUPR terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19 ini.

Tercatat sesuai data e-monitoring hingga 4 Juli 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp139,86 triliun, realisasinya sudah 38,01 persen atau senilai Rp53,16 triliun dan progres fisik sebesar 39,80 persen. Ditargetkan hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja infrastruktur PUPR sebesar Rp137,23 triliun atau 98,12 persen.

Sebagai upaya optimalisasi penggunaan alokasi anggaran TA 2021, Kementerian PUPR juga melakukan penajaman rencana penyerapan anggaran sebesar Rp11,14 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana sebesar Rp2,19 triliun dan kebutuhan mendesak lainnya sebesar Rp8,95 triliun.

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 49,41 persen atau senilai Rp11,48 triliun dengan serapan 746.342 orang atau 60,5 persen dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19.

Selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 34,69 persen, ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 48,18 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres 13,71 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp161 miliar dengan progres 27,76 persen.

Baca juga: Presiden minta APIP cari sebab lambatnya realisasi belanja pemerintah
Baca juga: Mendagri dorong percepatan realisasi belanja daerah di Kalteng
Baca juga: Sri Mulyani sebut defisit APBN hingga Mei capai 1,32 persen

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel