Putin Perberat Hukuman Bagi Warga yang Tolak Ikut Perang di Ukraina

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani dekrit untuk menghukum pasukan Rusia yang menyerah kepada musuh, membelot, dan termasuk warga yang tolak ikut berperang di Ukraina.

Pekan lalu Putin memutuskan untuk memobilisasi sebagian dari pasukan Rusia, yaitu 300.000 pasukan cadangan. Namun keputusan ini ditolak masyarakat.

Unjuk rasa pun terjadi di berbagai kota di Rusia. Bahkan menurut OVD-Info, pihak berwajib setidaknya telah menahan lebih dari 700 demonstran pada 32 kota yang melakukan unjuk rasa.

Sebelum dekrit ini berlaku, Kementerian Pertahanan Rusia juga mencopot Jenderal Dmitry Bulgakov, jenderal yang mengatur logistik pasukan Rusia berperang di Ukraina.

"Jenderal Angkatan Darat Dmitry Bulgakov telah dicopot dari jabatan wakil menteri pertahanan dan akan digantikan oleh Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev," kata kementerian Pertahanan Rusia, dikutip dari Aljazeera, Senin (26/9).

Warga Rusia yang menolak untuk berperang melarikan diri ke negara tetangga. Bahkan otoritas regional Rusia melaporkan sekitar 2.300 mobil pribadi dari Rusia mengantre untuk masuk Georgia.

Melihat adanya penolakan, pemerintah Rusia melonggarkan hukumnya, seperti mengizinkan warga negara asing yang telah tinggal selama 1 tahun untuk dapat bergabung dengan pasukan Rusia. Sebelumnya warga negara asing yang ingin bergabung dengan militer harus tinggal selama 5 tahun di Rusia.

Tampaknya pelonggaran hukum ini ditujukan pada migran Asia Tengah yang biasanya dipekerjakan untuk pekerjaan berat dengan upah rendah. Namun sebelum adanya pelonggaran hukum, negara-negara Asia Tengah seperti Kirgizstan dan Uzbekistan telah memperingatkan warganya untuk tidak ambil bagian dalam konflik bersenjata apa pun.

Langkah itu juga dapat dilihat sebagai upaya Putin untuk mempertahankan seluruh wilayah Rusia di Ukraina, sebab terdapat empat wilayah di bawah kendali Rusia yang sedang melaksanakan referendum untuk bergabung dengan Rusia, yaitu Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.

Namun Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menganggap Rusia melaksanakan referendum palsu.

Hal yang sama juga datang dari China. Bahkan China mendorong agar Rusia menghormati "kedaulatan dan integritas" negara lain. China juga tidak ingin agar perang di Ukraina "tumpah" ke negara lain.

"Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk menjaga agar krisis tidak meluas dan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari negara-negara berkembang," ujar Menteri Luar Negeri China, Wang Yi pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara-negara Group 7 (G7) juga enggan untuk mengakui referendum itu.

Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan [pan]