TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung tetap bersikukuh upaya kasasi yang dilakukannya dalam kasus pidana Prita Mulyasari sudah benar. Ada beberapa hal yang mendasari keputusan tersebut.

Pertama, mereka menganggap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tangerang tidak bebas murni, sehingga jaksa penuntut umum punya hak untuk melakukan hal tersebut.

"Upaya hukum kasasi JPU dalam perkara Prita didasarkan pada pertimbangan. Pertama, putusan PN Tangerang, yang tidak bebas murni, Prita benar-benar telah mengirim email yang telah mendiskreditkan dokter, perbuatan secara riil ada, maka putusan hanya bebas,"ujar Wakil Jaksa Agung, Darmono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (18/7/2011).

Menurut Darmono, alasan berikutnya adalah mendasarkan Yursiprudensi Nomor 892 tahun 1983 yang mengatakan jaksa bisa mengajukan kasasi atas putusan yang tidak bebas murni.

Selain itu, lanjut Darmono ada alasan mendasar hakim yang tidak menerapkan tidak sebagaimana mestinya sesuai pasal 253 ayat 1 KUHAP.

"Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan,"pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Jaksa penuntut umum yang menangani kasus pidana Prita Mulyasari melawan RS Omni dianggap melakukan kesalahan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Korps Kejaksaan dinilai melanggar KUHAP lantaran di pasal 244 KUHAP menyebut bahwa putusan bebas murni tidak bisa diajukan upaya hukum selanjutnya atau kasasi ke Mahkamah Agung.

"Kejaksaan melanggar KUHAP, kalau putusannya bebas murni, kalau itu dilakukan, vonis bisa batal demi hukum,"ujar Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu(13/7/2011).

Menurut Benny, banyak kasus serupa yang dilakukan Kejaksaan, sehingga kasus Prita ini bisa menjadi yurisprudensi.

"Kasus seperti Prita dimana KUHAP jelas-jelas menegaskan putusan bebas murni dikatakan tidak diajukan upaya hukum, selama ini sudah banyak, ini pelanggaran,"jelasnya.

Karena itulah, lanjut Benny lantaran perkara Prita sudah diputus, untuk membatalkannya bisa melalui upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK).

"Bisa diajukan di PK untuk dibatalkan," jelasnya.

Tidak hanya itu, Benny juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak mengajukan kasasi untuk putusan bebas murni. Politisi Partai Demokrat ini juga menginstruksikan Mahkamah Agung menjadikan perkara Prita sebagai entry point untuk kemudian mengeluarkan kebijakan hukum atas adanya putusan bebas murni.

"Kalau masih ada jaksa lakukan upaya kasasi, saya minta MA memerintahkan dan menjadikan kasus ini entry point mengeluarkan kebijakan hukum atas putusan bebas murni,"jelasnya.

Jaksa Agung sendiri berdasarkan penuturan Benny, dalam rapat komisi III sudah berkomitmen dan sepakat bahwa apabila ada putusan bebas murni jaksa tidak akan lakukan upaya hukum selanjutnya.Sebab itulah, Benny menilai upaya jaksa melakukan kasasi kasus Prita merupakan sebuah kesengajaan bukan ketidakcermatan jaksa penuntut umum.

"Ini kesengajaan, bukan ketidakcermatan jaksa,"pungkasnya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.