Radikalisme Dipicu Kemiskinan dan Pemahaman Agama yang Tak Benar

Hardani Triyoga
·Bacaan 2 menit

VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan paham radikalisme kerap jadi alat politisasi agama untuk membenci pemerintah yang sah. Temuan BNPT, kelompok gerakan radikalisme biasa muncul dari orang-orang anti pemerintah.

"Ada simbiosis mutualisme antara politisi yang ingin menggunakan politisasi agama dengan kekuatan gerakan radikal," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid saat menjadi pembicara dalam acara diskusi, Jumat, 26 Maret 2021.

Menurut dia, gerakan radikalisme seringkali selalu mengatasnamakan agama. Namun, bukan monopoli satu agama tertentu. Ia menekankan, secara teori, radikalisme adalah suatu paham sekelompok orang yang mau ada pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan.

Ahmad juga menambahkan, radikalisme karena dipicu sikap intoleransi, kemiskinan, kebodohan, dan pemahaman agama yang tidak benar. Selain itu, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan politik, hingga rasa benci dan dendam juga bisa menjadi faktor.

"Bahkan karakteristik kaum radikal terlihat dari sikap intoleransi, ekslusif, klaim kebenaran, merasa dizalimi, hingga playing victim,” ujar Ahmad.

Pun, ia menekankan, bila paham radikalisme jadi musuh agama dan negara. Sebab, radikalisme justru merusak agama karena bertindak tak sesuai dengan nilai-nilai beragama.

Sementara, sisi lain, jadi ancaman negara karena menginginkan perubahan secara inkonstitusional. Tapi, masyarakat diimbau waspada dan jangan takut. Sebab, dari ketakutan itu yang diharapkan terorisme.

"Dari paham radikalisme ini pula, lahir terorisme. Terorisme itu hilirnya, sementara radikalisme itu hulu. Semua teroris berpaham radikal, tapi tidak semua radikal akan jadi teroris,” jelas Ahmad.

Pembicara lain, pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan menjelaskan, radikalisme bisa dibilang politik berkedok agama dengan bentuk organisasi sebagai alat propaganda. Ia menyampaikan demikian karena pengalamannya yang pernah menjadi komandan Negara Islam Indonesia (NII).

“Saat itu, bisa dikatakan saya mabok agama. Misalnya mengahalkan segala cara untuk menghimpun dana atas nama agama," tutur Ken.

Ken berpandangan eksistensi paham radikalisme cukup subur sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Ken mengatakan gerakan radikal saat itu seperti dibiarkan karena saling membutuhkan sebagai alat propaganda.