Rakyat Guinea datangi TPS untuk referendum konstitusi bersejarah

Conakry (AFP) - Para pemilih di negara Afrika Barat, Guinea, mendatangi tempat-tempat pemungutan suara, Minggu, untuk referendum yang disengketakan sengit yang dianggap para pengkritiknya sebagai taktik Presiden Alpha Conde agar tetap berkuasa.

Conde mengusulkan perubahan konstitusi untuk menyusun ketentuan kesetaraan gender dan mengenalkan reformasi sosial lainnya.

Tetapi lawan-lawan politiknya khawatir motif sebenarnya adalah merombak batas masa jabatan presiden, yang memungkinkan Conde (82) untuk ketiga kalinya mencalonkan diri sebagai presiden tahun ini - sebuah skenario yang tidak dibantah oleh pemerintahnya.

Sejak Oktober, rakyat Guinea menggelar unjuk rasa massal guna memprotes kemungkinan itu. Paling sedikit 31 orang dan seorang polisi tewas sejak tanggal itu, berdasarkan penghitungan AFP.

Ada juga kekhawatiran tentang kejujuran pemungutan suara Minggu ini yang juga terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran penyebaran virus corona di Afrika.

Awalnya dijadwalkan berlangsung 1 Maret, Conde menunda pemilu itu akhir bulan lalu setelah kritik internasional terhadap sekitar 2,5 juta nama yang meragukan dalam daftar pemilih negara itu.

Sekitar 7,7 juta orang terdaftar, dari total penduduk sekitar 13 juta orang.

Pemerintah negara ini mengatakan kini nama-nama bermasalah itu telah dihapus, setelah tim ahli dari blok Afrika Barat ECOWAS pekan lalu mendesak agar melakukan hal itu.

Namun kubu oposisi Guinea masih meragukan kredibilitas pemilu ini.

Cellou Diallo, mantan perdana menteri dan kepala partai oposisi terkemuka UFDG, mengatakan proses pembersihan daftar pemilih tidak jelas.

"Itu topeng elektoral," kata dia seraya menambahkan bahwa daftar pemilih itu tidak mencerminkan elektorat.

Partainya, serta partai-partai oposisi besar lainnya, memboikot baik referendum maupun pemilu legislatif yang dilangsungkan bersamaan.

Dalam lingkungan politik yang sangat terkotak-kotak, tokoh-tokoh oposisi juga bersumpah menghentikan pelaksanaan pemilu.

Sidya Toure, kepala partai oposisi UFR, mengatakan Conde ingin "meyakinkan komunitas internasional bahwa dia terbuka untuk kritik" sambil tetap mengejar masa jabatan ketiganya.

Seorang mantan tokoh oposisi yang dipenjara di bawah rezim garis keras sebelumnya, Conde masuk catatan sejarah ketika pada 2010 menjadi presiden Guinea pertama yang terpilih secara demokratis.

Dia kembali diantarkan ke kekuasaan oleh pemilih pada pemilu 2015 untuk masa jabatan lima tahun kedua dan terakhirnya menurut konstitusi yang saat ini berlaku, namun para kritikus mengatakan dia menjadi semakin otoriter dengan menunjuk penangkapan para pemimpin unjuk rasa.

Rancangan konstitusi juga akan membatasi masa jabatan presiden menjadi dua masa jabatan tetapi memperpanjang jangka waktu berkuasa menjadi enam tahun, yang memungkinkan Conde berpeluang pemerintah 12 tahun lagi.

Pemerintah Guinea berpendapat bahwa konstitusi baru itu akan mengantarkan kepada perubahan yang sangat dibutuhkan di negara konservatif ini, khususnya bagi perempuan.

Ini termasuk melarang khitan alat kelamin wanita dan pernikahan di bawah umur, dan memberi hak yang setara kepada pasangan saat bercerai.

Conde tidak membantah bahwa dia mungkin memanfaatkan konstitusi baru ini untuk mencari masa jabatan berikutnya ketika masa jabatan keduanya habis tahun ini.

Dia mengatakan kepada media Prancis bulan lalu bahwa "tidak ada yang lebih demokratis" ketimbang menggelar referendum dan terserah partainya untuk menentukan apakah dia akan mencalonkan diri lagi.

mb-eml/ri