Rakyat AS Tak Hanya Pilih Presiden pada November 2020, Ini Penjelasannya

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Gelaran Pemilu AS akan segera dilangsungkan dalam hitungan hari.

Pada 3 November 2020 waktu Amerika, rakyat AS berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan hak suaranya, memilih antara petahana Donald Trump atau sang penantang Joe Biden. Menentukan siapa yang akan memimpin Negeri Paman Sam periode berikutnya.

Tapi tahukah Anda, rakyat AS tak hanya memilih presiden pada Bulan November nanti, yang menjadi daya tarik utama.

Dikutip dari situs ShareAmerica, Senin (26/10/2020), Pemilu di Amerika Serikat juga memberikan kesempatan pada pemilih untuk turut menentukan jauh lebih banyak hal lainnya juga.

Para pemimpin akan dipilih di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Keputusan kebijakan juga akan langsung dipilih di dalam sistem pemungutan suara yang memungkinkan warga di banyak negara bagian untuk ikut memutuskan hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Lebih dari Sekadar Memilih Seorang Presiden

Tahun ini di tingkat federal, rakyat AS akan memilih seorang presiden AS, 35 anggota Senat AS, dan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS yang memiliki hak suara berjumlah 435 orang. (Senator menjabat selama enam tahun, sehingga dalam setiap siklus pemilu sekitar sepertiga dari 100 kursi akan dipilih melalui pemungutan suara. Setiap kursi anggota DPR dipilih dalam pemilu setiap dua tahun, pada tahun genap).

Pada tingkat negara bagian, 11 gubernur siap untuk dipilih pada tahun ini, dan juga lebih dari 5.000 kursi legislatif negara bagian.

"Apa yang dilakukan Presiden sehari-hari tidak memengaruhi kehidupan masyarakat sebesar pemerintah lokal dan negara bagian," kata Stella Rouse, seorang profesor ilmu pemerintahan di University of Maryland dan direktur Center for Democracy and Civic Engagement. "Sebagian besar Undang-Undang yang disahkan dilakukan pada tingkat negara bagian."

Itu sebabnya pemilihan umum pada tahun ini sangat penting.

Selain itu, anggota legislatif negara bagian yang baru terpilih akan ikut serta dalam mengatur kembali batas-batas wilayah yang menentukan distrik Kongres. Ini adalah perubahan setiap 10 tahun (berdasarkan sensus yang dilakukan 10 tahun sekali) yang dapat menguntungkan satu partai atau yang lain. "Oleh karena itu pihak yang mengendalikan lembaga legislatif negara bagian amatlah penting," kata Josh Chafetz, seorang profesor hukum di Cornell University.

Pejabat negara bagian yang terpilih berperan sangat penting ketika terjadi kebuntuan antara pejabat terpilih di Washington sehingga memperlambat proses pembuatan undang-undang tingkat federal. "Kita harus mengacu ke negara bagian," Kata Rouse. "Mereka mengisi kekosongan ketika kebijakan sedang dalam proses persetujuan", misalnya pada bidang imigrasi.

Pejabat lokal seperti wali kota dan anggota dewan kota mendapatkan pertimbangan lebih tinggi selama tahun pemilihan presiden, ketika kehadiran pemilih tinggi. Hal itu bagus karena mereka harus mengurus isu-isu yang dekat dengan kepentingan rakyat sehari-hari seperti jalan mana yang harus diperbaiki, apakah sekolah-sekolah lokal sudah diperbaiki, dan apakah perekonomian daerah menunjukkan peningkatan.

Kebijakan oleh rakyat

Banner Infografis Covid-19 Isu Panas Debat Capres Joe Biden Vs Donald Trump. (Liputan6.com/Abdillah)
Banner Infografis Covid-19 Isu Panas Debat Capres Joe Biden Vs Donald Trump. (Liputan6.com/Abdillah)

Dua puluh empat negara bagian juga memberikan kesempatan pada pemilih untuk memintas sebagian kewenangan pejabat terpilih dan menyatakan langsung pendapat mereka pada isu-isu tertentu melalui prakarsa referendum.

Prakarsa semacam ini menjadi populer pada 1978, ketika pemilih di negara bagian California memotong pajak properti di bawah usulan yang dinamakan Proposisi 13. Aturan-aturan lain yang telah diloloskan di beberapa negara bagian antara lain memperketat aturan senjata api, menaikkan upah minimum pekerja, dan menciptakan komisi independen untuk mengawasi pengaturan ulang distrik.

Profesor ilmu pemerintahan di University of Maryland dan direktur Center for Democracy and Civic Engagement, Stella Rouse mengatakan teori di balik prakarsa referendum ini adalah untuk memberikan lebih banyak kedaulatan kepada rakyat. Namun, biaya kampanye referendum — termasuk membayar pengacara untuk menyusun kata-kata dan membayar iklan — menjadi begitu mahal sehingga prakarsa semacam ini menjadi kurang dapat dijalankan oleh individu pada masa sekarang.

Bagaimana Para Pemenang akan Menjalankan Tata Pemerintahan

Sistem pembagian kekuasaan di AS antara berbagai tingkat pemerintahan didasarkan pada Konstitusi yang membagi kekuasaan antara pejabat negara bagian dan pejabat federal; dan negara bagian berbagi kewenangan mereka dengan pemerintah lokal.

"Ada beberapa hal yang dikoordinasikan di tingkat nasional," kata Chafetz, antara lain pertahanan nasional. "Adapun banyak kebijakan lainnya yang tidak harus seragam di seluruh negara. Federalisme, dalam teori, memungkinkan keduanya.”

Pemilih dapat memilih, misalnya, apakah mereka ingin tingkat layanan dan pajak yang tinggi di negara bagian mereka, sementara pemilih di negara bagian lain dapat memilih hal yang sebaliknya.

Federalisme dapat menyebabkan konflik antara pejabat negara bagian dan pejabat nasional tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih baik, menurut Rouse. "Membagi kekuasaan dan terus adanya negosiasi antara pemerintah nasional dan negara bagian adalah hal yang baik," katanya. "Ketika proses itu dilalui, kebijakan yang dihasilkan adalah yang terbaik yang bisa Anda dapatkan."

COVID-19 Isu Panas Debat Capres Joe Biden Vs Donald Trump

Infografis Covid-19 Isu Panas Debat Capres Joe Biden Vs Donald Trump. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Covid-19 Isu Panas Debat Capres Joe Biden Vs Donald Trump. (Liputan6.com/Abdillah)

Saksikan Juga Video Ini: