Ramai-Ramai Anggota DPRD Papua Desak Aparat Tuntaskan Kasus Pembunuhan dan Mutilasi

Merdeka.com - Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua angkat bicara terkait kasus pembunuhan terhadap empat warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua. Anggota DPR Papua Yakoba Lokbere mengatakan, kasus pembunuhan secara mutilasi yang terjadi di Timika baru pertama kali terjadi di Papua.

"Ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang mencoreng nilai-nilai agama juga nilai-nilai budaya orang Papua," kata Yakoba Lokbere, Selasa (30/8).

Dikatakan Yakoba Lokbere, kalau memang kasus ini diduga melibatkan anggota TNI, dia meminta kepada Panglima TNI dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk segera usut tuntas kasus ini.

"Seharusnya tugas dari TNI, mengayomi, menjaga, melindungi rakyat dan melindungi teritorial, tetapi ini terbalik di mana terlibat membunuh orang Papua. Ada apa? dan motif apa di balik pembunuhan manusia yang tidak berdosa," tegas Yakoba.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Papua Namantus Gwijange juga mengaku kesal terhadap dugaan pembunuhan mutilasi tersebut.

Menurutnya, ini tindakan yang merendahkan martabat manusia di Papua, ini pukulan telak bagi seluruh rakyat Papua, bahwa sebuah tindakan yang merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.

"Apa motif kejadian ini, sedang kita ikuti. Kalau memang keterlibatan ada anggota TNI tetapi juga ada masyarakat sipil, sehingga kami sangat berharap kasus ini harus diselesaikan secara tuntas tuntas mungkin dengan akar-akarnya," tegas Namantus.

Namantus akan ke Timika berkoordinasi dengan polisi untuk memantau dan awasi sehingga masalah ini diharapkan bisa diselesaikan secara tuntas dan terang benderang.

"Kalau memang benar, motifnya bahwa korban dan pelaku itu telah melakukan transaksi jual beli barang terlarang. Kalau memang ini benar maka kami wakil rakyat sekaligus tokoh, kami berharap benar-benar tegakkan aturan, jangan langsung menghabiskan nyawa orang lain," tandasnya.

Di tempat sama, anggota Komisi I DPR Papua Las Nirigi menambahkan kejadian yang terjadi di Timika adalah bukan kejadian biasa.

"Kami harapkan oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberhentikan dari institusi," pungkasnya. [cob]