Ramai-Ramai Tunda Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Solo - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menunggu surat edaran terbaru sembari memastikan tingkat paparan COVID-19 di kalangan masyarakat.

"Kurang dari 10 yang terpapar COVID-19 selama dua minggu berturut-turut baru PTM. Itu nanti akan dituangkan dalam surat edaran, setiap dua minggu sekali kan ganti," katanya di Solo, dilansir Antara, Senin (4/1/2021).

Ia mengatakan untuk skema PTM yang diterapkan tersebut sesuai dengan uji coba yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu, salah satunya siswa masuk hanya sebanyak 50 persen dari total kapasitas.

"Protokol kesehatan juga harus diterapkan, penghitungan dua minggu tersebut dimulai dari hari ini," katanya.

Selain itu, dia mengatakan, setiap siswa nantinya juga akan mengikuti tes cepat COVID-19 untuk memastikan mereka tidak terpapar COVID-19 pada saat mengikuti PTM.

"Nanti setiap pergantian ada 'rapid test', kan tanggal 15 yang mau divaksin, nanti bisa dilihat perkembangannya," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Surakarta tidak memaksakan kegiatan PTM pada awal 2021 mengingat hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di daerah itu terus meningkat.

"Menurut saya yang penting menyelamatkan generasi penerus bangsa, anak sekolah. Kalau belum layak dan belum berani pembelajaran tatap muka ya jangan dulu," katanya.

Uji coba PTM di Kota Solo sendiri sebelumnya sudah dilakukan di SMPN 4 Surakarta, SMP Al Azhar Syifa Budi, dan MTSN 1 Surakarta. Uji coba sudah dilakukan di kisaran awal bulan November 2020.

Pembelajaran Tatap Muka di Bangka Tengah

Sejumlah murid  memasuki sekolah  SD Negeri 6, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemerintah setempat memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Sejumlah murid memasuki sekolah SD Negeri 6, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemerintah setempat memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Begitu pun di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pendidikan Bangka Tengah juga menunda penerapan PTM karena kasus penyebaran COVID-19 menunjukkan grafik peningkatan.

"Sesuai dengan jadwal memang kami rencanakan pembelajaran tatap muka hari ini, Senin (4/1), namun belum memungkinkan dan harus ditunda," kata Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah Iskandar di Koba, dilansir Antara, Senin, 4 Januari 2021.

Pihaknya belum mendapat persetujuan dari Satgas COVID-19 Bangka Tengah untuk pembelajaran tatap muka karena penyebaran Covid-19 semakin meningkat.

"Kami tentu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk memastikan situasi yang lebih memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan dimulai pembelajaran tatap muka, karena semunya harus mempertimbangkan situasi daerah yang sedang dilanda pandemi virus corona.

"Namun demikian, proses pembelajaran tetap berjalan dengan pola dalam jaringan (daring) atau sistem online," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan, tentu saja tetap dengan menaati protokol kesehatan COVID-19.

"Kami sudah mempersiapkan semuanya untuk menyongsong pembelajaran tatap muka tersebut," ujarnya.

Pihak sekolah, kata dia, sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong pembelajaran tatap muka yang berpedoman kepada protokol kesehatan COVID-19.

"Tentu saja pembelajaran tatap muka nanti harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19, di antaranya mempersiapkan zona cuci tangan, menggunakan masker, alat ukur suhu tubuh, jadwal belajar dan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar," ujarnya.

Kendati diberlakukan pembelajaran tatap muka, namun, kata dia, tetap dalam situasi adaptasi kebiasaan baru yang semuanya harus mengacu kepada protokol kesehatan.

"Pembelajaran tetap muka seperti biasa, interaksi langsung antara guru dan siswa, namun harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus corona," ujarnya.

Suherni, orangtua siswa di Bangka Tengah, mendukung keputusan penundaan pembelajaran tatap muka demi menjaga keselamatan bersama.

"Tentu kami sangat menunggu anak kami bisa kembali ke sekolah, tetapi jika tidak memungkinkan tentu saja daring lebih baik," ujarnya.

Menurut dia, dengan situasi pandemi saat ini tentu saja sistem daring pilihan terbaik sampai situasi memungkinkan. "Tentu itu cara efektif yang bisa dilakukan untuk belajar di tengah pandemi virus corona," ujarnya.

Pemprov Papua Barat Tunda Belajar Tatap Muka

Siswa SD memkai pelindung wajah saat pembelajaran tatap muka di Sekolah Islam Ibnu Aqil Ibnu Sina, Soreang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/8/2020). Indonesia akan mengizinkan sekolah di zona hijau COVID-19 melakukan pembelajaran tatap muka di bawah protokol kesehatan yang ketat. (Xinhua/Septianjar)
Siswa SD memkai pelindung wajah saat pembelajaran tatap muka di Sekolah Islam Ibnu Aqil Ibnu Sina, Soreang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/8/2020). Indonesia akan mengizinkan sekolah di zona hijau COVID-19 melakukan pembelajaran tatap muka di bawah protokol kesehatan yang ketat. (Xinhua/Septianjar)

Pemerintah Provinsi Papua Barat menunda penerapan PTM yang sebelumnya ditetapkan untuk dimulai pada Januari 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba di Manokwari, Senin, mengatakan langkah ini ditempuh karena masih adanya penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan di provinsi ini.

"Penundaan ini untuk mencegah agar tidak ada penularan, mengingat sesuai data Satgas, kasus baru COVID-19 masih terus ditemukan di Papua Barat," ucap Barnabas Dowansiba, dilansir Antara, Senin, 4 Januari 2021.

Terkait hal ini, kata Barnabas, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran. Edaran tersebut berlaku untuk seluruh satuan pendidikan dari pendidikan anak usia dini (PAUD), SD hingga SMA dan SMK.

"Bisa melaksanakan KBM tatap muka jika memperoleh izin dari pemerintah setempat," katanya.

Sambil menunggu perkembangan serta kebijakan selanjutnya, sekolah diminta melanjutkan pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan sistem daring maupun luring dengan memberikan modul pendidikan.

Juru bicara Satgas COVID-19 Papua Barat dr Arnold Tiniap dalam wawancara terpisah menilai bahwa penundaan KBM tatap muka yang ditempuh dinas pendidikan merupakan langkah yang tepat.

Ia menjelaskan bahwa angka penularan COVID-19 di Papua Barat masih cukup tinggi. Sesuai data pemeriksaan sampel usap yang dilakukan di wilayah provinsi itu, temuan kasus positif masih di atas 50 persen.

"Misalnya ada 20 sampel yang kita periksa, temuan kasus positif dari sampel itu lebih dari 10. Ini yang harus menjadi perhatian kita," ucap Arnold.

Secara akumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Papua Barat saat ini tercatat 6.027 orang. Dari jumlah itu, 5.534 orang berhasil sembuh, 101 meninggal dunia dan 392 orang masih dirawat.

"Sebaiknya kita tunggu perkembangan pendemi di Papua Barat berlalu dan tuntas hingga beberapa bulan ke depan. Dari situ baru nanti kita bisa mengambil langkah, apakah anak-anak bisa masuk sekolah atau tetap belajar jarak jauh," ujarnya.

Simak video pilihan berikut ini: