Rano vs Atut, cerita kepala daerah yang tak akur dengan wakilnya

MERDEKA.COM. Wakil Gubernur Banten Rano Karno dikabarkan kecewa dengan perannya selama ini yang tidak dilibatkan dalam pemerintahan oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Sempat curhat kepada rekannya di PDIP, Dedi Gumelar alis Miing, terbersit niat Rano untuk mengundurkan diri.

Kabar pengunduran diri Rano itu sudah dibantah oleh Atut yang menyatakan heran. "Pengunduran dirinya kenapa?" ujar Atut di Serang, Banten, Rabu (24/7).

Atut menegaskan, semua pejabat di jajaran Pemprov Banten sudah diberikan tugas sesuai fungsinya untuk membantu kinerja daerah. "Apa sih yang enggak Ibu berikan? Dari wagub, sekda, semua difungsikan. Itu fitnah, Ibu tidak mampu kerja sendiri, Ibu fungsikan semuanya untuk membantu kinerja daerah."

Atut mengaku selama ini tidak ada persoalan dengan Rano. Komunikasi dan pembagian tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten menurut Atut sangat baik. "Kalau buat Ibu tidak ada persoalan, harmonis, itu harus. Bagaimana mungkin Ibu bisa bekerja dengan baik kalau hubungan Ibu tidak harmonis dengan Pak Wakil Gubernur dan jajaran," katanya.

Rano Karno sendiri hingga kini belum bisa dimintai konfirmasi soal niatnya mengundurkan diri. Rano sedang berada di Belanda mendampingi rombongan marching band Provinsi Banten.

Isu pecah kongsi Ratu Atut dan Rano Karno sebenarnya merupakan fenomena yang sering terjadi sejak kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung melalui pilkada. Tidak sedikit konflik internal antara kepala daerah dan wakilnya mencuat dan berujung pada hubungan dingin keduanya. Ada kontestasi internal apalagi jika sang wakil merupakan tokoh yang populer dan memiliki basis massa dan dukungan politik dari parpol.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri per tanggal 10 Juni 2013, mulai tahun 2010-2013, hanya 38 persen pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri kembali sebagai pasangan pada periode berikutnya. Paling sering, sang wakil maju sendiri menggandeng pasangan lain, atau kepala daerah 'meninggalkan' wakilnya mencari pasangan lain.

Yang paling menyita perhatian publik adalah soal kasus mantan Bupati Garut Aceng HM Fikri. Sang wakil, artis Diky Chandra yang dulu maju bersama-sama melalui jalur independen, merasa tidak bisa lagi bekerja sama karena Aceng begitu bernafsu menguasai semua hal dalam pemerintahan. Apalagi, Aceng kemudian bergabung dengan Partai Golkar yang dinilai Diky mengkhianati perjuangan mereka.

Diky pun memilih mundur dengan alasan tidak harmonis dan tidak bisa bekerjasama lagi dengan Aceng. Dikabulkan DPRD Garut dan Mendagri, Diky kini kembali ke habitatnya sebagai artis. Sementara Aceng kemudian tersangkut kasus nikah siri kilat dengan Fany Octora yang berujung pemakzulan. Kedua orang itu, akhirnya sama-sama tidak bisa menuntaskan amanat rakyat Garut yang memilihnya hingga akhir masa jabatan di akhir tahun 2013 ini.

Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Ikhsan Darmawan menilai, fenomena pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya memang jamak terjadi. Selain Aceng, Ikhsan mencontohkan kasus Wagub DKI Prijanto yang berkonflik dengan Fauzi Bowo. Ada juga kasus Dede Yusuf dengan Ahmad Heryawan.

"Biasanya sebelum maju pilkada, antara wakil dan kepala daerah ada deal-deal khusus. Namun ketika terpilih realisasi deal-deal itu tidak ada, bisa jadi hal itu menjadi penyebab kekecewaan. Apalagi partai pendukung punya kepentingan juga di daerah, terutama terkait proyek-proyek pembangunan," ujarnya.

Biasanya, kata Ikhsan, wakil yang kecewa adalah wakil yang punya posisi tawar yang tinggi, dan dia didukung oleh parpolnya. "Dalam konteks di Banten, mungkin saja Rano Karno dan PDIP kecewa dengan Atut. Apalagi Atut begitu menguasai Banten dengan dinasti politiknya."

Untuk itu, Ikhsan mengusulkan, dalam revisi UU Pemda yang sedang dilakukan DPR dan Kemendagri, pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya harus dimasukkan dalam pasal-pasal khusus. Sehingga ada aturan yang tegas mencegah kepala daerah terlalu dominan. Publik bisa menggugat ketika wagub misalnya, tidak melakukan tugas-tugasnya.

"Atau, yang dipilih rakyat dalam pilkada cukup kepala daerah saja, sedangkan wakilnya diserahkan kepada kepala daerah terpilih untuk menunjuk sendiri agar konflik seperti ini tidak terjadi," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.