Ratusan buruh gelar unjuk rasa untuk tolak putusan PTUN

Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu untuk menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal upah minimum provinsi (UMP).

Ketua Perdata KSPI Jakarta Winarso menjelaskan kedatangan para buruh itu untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengajukan banding atas putusan PTUN yang menetapkan UMP 2022 DKI Jakarta sebesar Rp4,5 juta per bulan. Jumlah ini lebih rendah dari UMP yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp4,6 juta per bulan.


​​​​​"Kami datang ke sini berharap agar Pak Gubernur mau melakukan upaya banding secepatnya, dan memang ini adalah hasil diskusi kita bahwa hasil putusan PTUN itu tidak mendasar,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu.

Selain 200 orang yang telah hadir, Winarso mengatakan bahwa nantinya akan ada sekitar 100 pengunjuk rasa lagi yang akan tiba di lokasi.


Dengan ditetapkannya putusan PTUN ini, maka keputusan Anies yang sebelumnya menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp4,6 juta per bulan dicabut sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari kelompok buruh.

​​​​​​“Gaji kami hanya UMR, masa mau diturunkan," kata seorang orator dari atas mobil komando.

Para buruh menyuarakan penolakan kepada PTUN di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan harapan Anies akan kembali mendengarkan aspirasi mereka dan segera melakukan banding.

Putusan PTUN terkait UMP DKI ini ditetapkan pada Selasa (20/07).

Berdasarkan amar putusan tersebut, hakim PTUN memutuskan UMP sebesar Rp 4.573.845 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021 yang diajukan tanggal 15 November 2021.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel