Realisasi APBN Lambat, Jokowi Minta LKPP Mulai Gunakan Teknologi

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk segera membelanjakan kebutuhan barang dan jasa sebelum menjelang akhir tahun 2020.

“Pada posisi sulit seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah peredaran uang dan itu berapa dari saat ini memang yang paling diharapkan ada berasal dari konsumsi dan belanja pemerintah,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Rabu (18/11/2020).

Jokowi mengatakan di kuartal II konsumsi Pemerintah berada di minus 6 persen. Namun di kuartal III konsumsi pemerintah masuk ke tren positif yakni tumbuh 9 persen. Oleh karena itu dirinya meminta agar Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk betul-betul segera membelanjakan sesuai dengan APBD dan APBN yang ada.

“Ini sudah tanggal 18 November masih ada yang proses konstruksi. Ini kontruksi masih dalam proses Rp 40 triliun, dan pengerjaannya kapan? tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 Desember kita dah tutup dan masuk ke libur panjang akhir tahun,” ujarnya.

Kendati begitu, Jokowi menegaskan perlunya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Arahnya bukannya hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel. Tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat pada masyarakat. Karena itu LKPP harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern.

“Bangun sistem pengadaan yang realtime. Lakukan transformasi ke arah 100 persen manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat. Big data analytics, cognitive computing, AI, blockchain, dan teknologi terbaru lainnya harus mulai digunakan,” tegasnya.

Sehingga dengan menggunakan bantuan teknologi terkini, akan bisa memonitor secara real time nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, setiap lembaga setiap pemerintah daerah.

“Apakah sudah tercapai 100 persen atau baru terserah 40 persen dari total belanja pengadaan. Sehingga dengan berpijak pada data tersebut para menteri dan kepala daerah diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan,” ujarnya.

"Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat itu alarm peringatan perlu diberikan karena banyak Kementerian banyak lembaga banyak Pemerintah Daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama," pungkas Jokowi.

Jokowi: Pejabat Negara Harus Berani Ambil Risiko Demi Rakyat

Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah fokus mengendalikan COVID-19 dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan saat ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020). (Kementerian Sekretariat Negara)
Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah fokus mengendalikan COVID-19 dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan saat ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020). (Kementerian Sekretariat Negara)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2020 ini tidak boleh terjadi korupsi dikalangan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Seharusnya para pejabat yang telah diberikan amanah berani mengambil resiko untuk kepentingan rakyat sepanjang dilakukan dengan itikad baik tidak ada niat korupsi,” kata Jokowi kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Rabu (18/11/2020).

Jokowi mengatakan dalam situasi krisis seperti sekarang ini butuh kecepatan dalam realisasi belanja pemerintah. Ini karena belanja pemerintah lah yang mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat yang selanjutnya akan menggerakkan perekonomian.

“Saya menyadari masih ada kekhawatiran di kalangan pejabat, aparat pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saya lihat dalam hal ini ada payung hukumnya mulai dari undang-undang, PP, Perpres sampai ke Permen semuanya sudah ada,” ujarnya.

Bahkan, LKPP sudah menyiapkan aturan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa pada situasi darurat kalau pimpinan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah masih ragu.

Maka, dirinya sudah perintahkan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kepala LKPP, Jaksa Agung dan Kapolri untuk memberikan pendampingan dan proteksi.

“Saya juga ingin menekankan lagi agar aparat pengawasan intern pemerintah kita harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan jangan sebaliknya,” pungkas Jokowi.

Jokowi menegaskan kembali, dalam kondisi sekarang ini Indonesia berada pada sebuah tekanan yang tidak mudah, dalam menentukan pilihan demi menyelamatkan perekonomian salah satunya dengan mempercepat belanja Pengadaan Barang dan Jasa diusahkan jangan sampai terjadi korupsi.