Realisasi belanja APBN di Riau mencapai Rp15,11 triliun

·Bacaan 2 menit

Realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 di Provinsi Riau hingga akhir Juni 2021, mencapai Rp15,11 triliun atau 52,04 persen dari pagu sebesar Rp29,03 triliun.

"Alokasi APBN 2021 di Riau sebesar Rp29,04 triliun terdiri atas Rp8,20 triliun dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdiri atas 486 Satuan Kerja di seluruh Riau, dan sebesar Rp20,83 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed Saputra di Aula Lancang Kuning, Kanwil DJPb Riau, Kamis.

Realisasi belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2021 berjalan on-track dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 40 persen di semester I (akhir Triwulan II) yakni sebesar 44,68 persen. Namun, masih diperlukan perhatian khusus pada belanja modal dan belanja bantuan sosial yang masing-masing baru mencapai 35,37 persen dan 6,73 persen.

Secara umum, kinerja Belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 atau hanya 39,26 persen.

Sedangkan secara kelembagaan, prosentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh satuan kerja lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara nilai realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Program yang juga mendominasi adalah serapan anggaran untuk infrastruktur konektivitas beberapa proyek strategis yang akan memberikan efek ganda bagi Riau, antara lain pembangunan JDU SPAM Regional Durolis Provinsi Riau, preservasi Jalan Sei Akar Bagan Jaya, pembangunan jembatan Nilo," jelasnya.

Sementara itu, prosentase serapan semester 1/2021 berdasarkan jenis belanja terhadap pagu, yakni untuk belanja Kementerian/Lembaga masih didominasi oleh Belanja Pegawai (55,23 persen), disusul Belanja Barang (39,90 persen) serta Belanja Modal (35,37 persen).

Sedangkan untuk TKDD realisasi tertinggi terjadi pada Dana Bagi Hasil sebesar (76,3 persen), Dana Alokasi Khusus non fisik (59,87 persen) dan transfer Dana Alokasi Umum (53,03 persen). Khusus belanja modal, meski serapan semester 1/2021 masih 35,37 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,74 persen. Faktor pendorongnya meliputi percepatan proses lelang untuk belanja modal konstruksi, percepatan penunjukan para pejabat pengelola keuangan, terealisasinya beberapa jenis belanja modal yang mengalami penundaan pada tahun 2020.

"Dengan realisasi belanja modal yang tinggi ini, pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi," katanya.

Sehingga realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) di Riau sebesar Rp3,66 triliun atau 44,68 persen dari pagu Rp8,20 triliun. Sedangkan, realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp11,44 triliun, atau 54,94 persen dari pagu Rp20,83 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani perkirakan defisit APBN 2021 hanya Rp939,6 triliun
Baca juga: Kemendagri dorong percepatan penyerapan belanja daerah
Baca juga: Mendagri Tito minta belanja daerah pada kuartal II capai 40 persen

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel