Realisasi Pencairan Anggaran PEN Capai Rp 76,59 Triliun hingga 17 Maret 2021

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi pencairan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp 76,59 triliun hingga 17 Maret 2021. Realisasi ini setara 10,9 persen dari alokasi yang mencapai Rp 699,43 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, realisasi program PEN hingga pertengahan Maret ini didominasi untuk kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ketiganya punya peran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Jika dirinci, realisasi dana PEN untuk anggaran kesehatan adalah sebesar Rp 12,4 triliun atau baru tujuh persen dari alokasi Rp 176,3 triliun. Selanjutnya, realisasi perlidungan sosial mencapai Rp 25,97 triliun atau 16,5 persen dari alokasi yang sebesar Rp 157,41 triliun.

"Ini memang tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung melaui belanja ke masyarakat sehingga bisa mendukung konsumsi rumah tangga terutama kelompok terbawah," kata dia dalam konferensi pers APBN Kita, Edisi Maret, Selasa (23/3/2021).

Kemudian realisasi anggaran PEN untuk program prioritas Rp 1,44 triliun atau 1,2 persen dari Rp 122,42 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun atau 16 persen dari Rp 184,83 triliun, dan insentif dunia usaha Rp 7,15 triliun atau 12,2 persen dari Rp 58,46 triliun.

"Ini adalah APBN melakukan countercyclical melalui sisi belanja yang bisa mempengaruhi konsumsi baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah sendiri, dan belanja modalnya," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Penempatan Dana PEN di BPD Capai Rp 16,45 Triliun

Suasana saat pekerja mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Suasana saat pekerja mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp16,45 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada 22 BPD dengan target leverage kredit hingga 3 kali atau mencapai hampir Rp50 triliun.

Berdasarkan data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Jabar Banten mendapat penempatan terbesar Rp2 triliun, Bank DKI Rp2 triliun dan ada debutan baru yakni Bank Kalsel Rp200 miliar.

Staf ahli OJK Ryan Kiryanto mengatakan penempatan dana PEN di BPD merupakan komitmen pemerintah untuk mengawal pemulihan ekonomi nasional. OJK berada dalam posisi memastikan bahwa penempatan dana itu benar-benar tersalurkan kepada sektor riil.

“Bila dilihat dari data yang ada saat ini BPD menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi daerah yang berada dalam zona hijau pada awal tahun ini,” kata Ryan Kiryanto dalam webinar Dukung Program PEN melalui Penguatan Fungsi Intermediary BPD, Kamis (18/3/2021).

Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemulihan ekonomi di daerah merupakan hal yang krusial karena itu membentuk perekonomian secara nasional.

BPD memiliki peran strategis. Namun untuk memaksimalkan perannya, perlu ada dukungan dari pemegang saham yang utamanya adalah pemerintah daerah.

Sebab seringkali mereka ini menjadi penghambat bagi gerak cepat BPD. Dengan share yang mereka miliki, seringkali banyak permintaan dari pemerintah daerah yang membuat kinerja manajemen terhambat.

“Masalah ini harus bisa diselesaikan oleh regulator agar kinerja BPD makin maju,” ujarnya.

Ryan menambahkan bahwa komitmen dari pemerintah juga tercermin dari besarnya dukungan dana PEN. Sejumlah insentif telah disediakan untuk memacu pertumbuhan kredit. Penjaminan kredit juga disediakan.

“Ada penjaminan kredit yang disediakan. Sehingga dari sisi keamanan, sangat terjamin. Stimulasi permintaan kredit juga ada dari stimulus yang ada. Kuncinya sekarang ada di BPD untuk menyalurkan kredit secara prudent,” tandasnya.

Saat ini yang menjadi salah satu badan usaha penjaminan kredit adalah PT Jamkrindo. Berdasarkan keterangan dari Dirut Jamkrindo Putrama Wahyu Setyawan, pihaknya melakukan penjaminan terhadap 755.563 debitur kredit modal kerja.

“Realisasi penjaminan sebesar Rp12,02 triliun dengan rincian Jamkrindo sebesar Rp8,44 triliun dan Jamkrindo Syariah sebesar Rp3,57 trilliun,” kata Putrama dalam keterangan tertulisnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: