Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Papua Rp9,12 triliun

Subagyo
·Bacaan 2 menit

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku menyebutkan berdasarkan data kinerja penerimaan pajak yang terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB (P3L), dan Bea Meterai sampai dengan 15 Desember 2020 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp9,12 triliun atau sekitar 85,54 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku Arridel Mindra di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp10,66 triliun sedangkan target Nasional adalah sebesar Rp1.198,82 triliun.

"Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2019 pada masa yang sama yaitu sebesar Rp10,02 triliun, maka penerimaan pajak 2020 mengalami pertumbuhan sebesar minus 9,02 persen," katanya.

Menurut Arridel, meskipun demikian capaian tersebut melampaui penerimaan rata-rata nasional yang membukukan persentase pertumbuhan minus 26,58 persen dan menempatkan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku di posisi ke-16 dari 34 Kanwil DJP yang ada di seluruh Indonesia.

"Secara rinci realisasi penerimaan pajak dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di lingkungan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku yakni KPP Pratama Timika Rp3.058,69 miliar (98,53 persen), KPP Pratama Merauke Rp491,44 miliar (79,33 persen), KPP Pratama Biak Rp388,53 miliar (77,48 persen), KPP Pratama Jayapura Rp1.945,59 miliar (76,79 persen), KPP Pratama Sorong Rp1.078,09 miliar (86,58 persen), KPP Pratama Manokwari Rp995,40 miliar (85,44 persen), dan KPP Pratama Ambon Rp1.166,79 miliar (77,89 persen)," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani perkirakan penerimaan perpajakan turun 15 persen

Baca juga: Kantor Pajak maksimalkan penerimaan jelang akhir tahun

Dia menjelaskan jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku di 2020 ditunjang oleh lima sektor usaha dominan yakni Konstruksi (26,49 persen), Pertambangan dan Penggalian (24,91 perseb), Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (14,52 persen), Jasa Keuangan dan Asuransi (8,16 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (7,49 persen) dengan total kontribusi sebesar 81,57 persen.

"Dalam hal rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020, realisasi sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar 311.534 SPT dari target sebesar 295.217 SPT, dengan demikian capaian rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh yaitu realisasi dibandingkan dengan target adalah sebesar 105,53 persen," katanya lagi.

Dia menambahkan capaian ini menempati posisi kedua dari 34 Kanwil DJP yang ada di seluruh Indonesia, di mana semua KPP Pratama yang berada di lingkungan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku telah mencapai target rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh di atas 100 persen, kecuali KPP Pratama Ambon.

"Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya sampai dengan akhir 2020, terutama dengan mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta mengawasi sektor usaha tertentu yang penerimaan pajaknya dominan," ujarnya.


Baca juga: Pemprov Papua gratiskan denda pajak kendaraan hingga akhir November

Baca juga: Penerimaan pajak daerah DKI jakarta tidak akan tercapai target

Baca juga: Pemprov NTB libatkan kades dan lurah tingkatkan kesadaran wajib pajak