Refocusing anggaran 2021 tidak kurangi output kinerja Kementerian PUPR

Royke Sinaga
·Bacaan 2 menit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) mengungkapkan refocusing anggaran tahun ini tidak mengurangi output kinerja kementerian.

"Refocusing anggaran tidak mengurangi output kinerja Sekretariat Jenderal, karena dilakukan terhadap belanja yang bisa dihemat, seperti rapat melalui zoom/video conference," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Zainal mengatakan, menindaklanjuti kebijakan refocusing anggaran tahun 2021, Setjen Kementerian PUPR telah merevisi Pagu DIPA dari semula Rp748,2 miliar menjadi Rp681,49 miliar.

Beberapa belanja kegiatan akan dilakukan penghematan yakni belanja keperluan kantor dan operasional lain, rapat di luar kantor termasuk honor dan narasumber, perjalanan dinas serta peralatan mesin dan gedung dengan total Rp66,71 miliar.

Menurut Zainal, hingga 27 Maret 2021 penyerapan anggaran Setjen Kementerian PUPR telah mencapai Rp64,29 miliar atau sebesar 9,43 persen dari Pagu Setjen Rp681,49 miliar dengan realiasi fisik 10,15 persen.

"Dengan langkah-langkah yang telah kami siapkan, diharapkan pada akhir triwulan I nanti bisa mencapai 13,54 persen," katanya.

Selanjutnya kebijakan refocusing juga berdampak pada pagu anggaran Inspektorat Jenderal (Itjen) dari semula Rp101,74 miliar menjadi Rp85,21 miliar. Untuk itu, Itjen Kementerian PUPR melakukan langkah-langkah strategis dengan menerapkan pengawasan intern berbasis risiko, pemanfaatan Teknologi Informasi, pengurangan waktu pelaksanaan perjalanan dinas audit, dan pembatasan kegiatan paket meeting atau rapat di luar kantor.

"Terdapat tiga fokus pengawasan pada tahun 2021 yakni pengawalan penyelenggaraan infrastruktur, pengawalan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik atau (Good Governance)," ujar Irjen Kementerian PUPR Tengku Iskandar.

Terakhir, BPSDM Kementerian PUPR menyikapi kebijakan refocusing anggaran dengan menjabarkan instruksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di antaranya kegiatan pengembangan SDM tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, penghematan anggaran secara selektif, fokus pada pencapaian target, dan pemanfaatan media virtual untuk kegiatan BPSDM.

"Kami memang tidak membangun infrastruktur, tetapi kami membangun Sumber Daya Manusia PUPR dan SDM PUPR itulah yang membangun infrstruktur," kata Kepala BPSDM Sugiyartanto.

Pagu DIPA TA 2021 BPSDM semula sebesar Rp563,78 miliar menjadi Rp457,79 miliar. Anggaran digunakan untuk program pelatihan termasuk modul, pengembangan talenta, pendidikan Magister Super Spesialis bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dukungan manajemen, dan penyelenggaraan pendidikan Politeknik PU.
Baca juga: Pascarefocusing, PUPR: Anggaran padat karya 2021 jadi Rp23,24 triliun
Baca juga: Dukung PEN, Menteri PUPR usulkan tambahan anggaran Rp2,5 triliun
Baca juga: PUPR alokasikan Rp4,16 triliun bangun 9.799 unit rusun tahun ini