REI Merinci Stimulus Yang Bisa Diberikan Pemerintah Supaya Sektor Properti Bertahan

RumahCom – Asosiasi perusahaan pengembang REI merinci beberapa regulasi maupun stimulus yang bisa dikeluarkan pemerintah supaya sektor properti bisa bertahan saat pandemi Covid-19. Bisnis properti yang terpuruk akan menyeret 174 industri ikutannya sehingga sektor ini sangat penting untuk dijaga.

Sektor properti merupakan salah satu sektor bisnis yang paling terpukul saat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Lebih parah lagi, terpuruknya sektor properti diikuti dengan pelemahan bisnis sektor lain yaitu 174 industri turunan yang terkait langsung dengan bisnis properti dengan total sekitar 20 juta tenaga kerja yang terlibat.

Karena itu sangat penting pemerintah memberikan regulasi maupun stimulus yang tepat untuk membuat sektor ini tidak semakin terpuruk lebih dalam. Regulasi maupun stimulus yang tepat juga diharapkan bisa membuat sektor ini bisa segera running saat nanti pandemi Covid-19 berakhir.

Menurut Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida, dibutuhkan relaksasi dan kebijakan yang lebih luas dan menyeluruh untuk bisa menjamin dunia usaha khususnya di sektor properti bisa bertahan pada masa-masa sulit wabah saat ini. Pemerintah harus bisa membuat iklim usaha yang bisa membuat roda usaha tetap berputar dan meminimalisir terjadinya PHK di industri properti.

“Ada beberapa hal yang bisa diupayakan, salah satunya restrukturisasi kredit tanpa mengurangi kolektabilitasnya karena bisnis properti itu sangat tergantung dengan kebijakan perbankan. Paling tidak ada penghapusan kredit selama enam bulan atau dilakukan penangguhan pembayaran bunga dan angsuran pokok untuk periode satu tahun,” ujarnya.

Ditengah pandemi, rumah menjadi tempat teraman untuk berlindung. Simak selengkapnya di video berikut ini.

Totok juga berharap, pencadangan dana atau sinking fund bisa dibuka dan tidak harus dipenuhi selama masa wabah Covid-19 ini. Untuk kelangsungan usaha, deposito juga tidak dibekukan sehingga bisa digunakan untuk kelangsungan usaha seperti memenuhi kewajiban kepada para karyawan. Karena itu Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mengeluarkan instruksi supaya perbankan bisa patuh.

Untuk stimulus yang lain, Totok juga mengusulkan adanya penghapusan pajak penghasilan PPh Pasal 21, percepatan pengurangan PPh Badan, menurunkan PPh final dari 2,5 persen menjadi 1 persen, dan menerapkan PPh Final berdasarkan nilai aktual transaksi dan bukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).

Selain itu pajak daerah seperti BPHTB juga dihapuskan atau diberikan diskon untuk pajak bumi bangunan (PBB) dan tidak ada kenaikan NJOP. PLN dan PDAM juga harus menurunkan tarif beban puncak dan menghapuskan beban biaya minimal bulanan khususnya untuk sektor perkantoran, mal, dan hotel.

Untuk program rumah murah bersubsidi, Totok menyebut program ini harus dijadikan sebagai salah satu program padat karya supaya tetap bisa memutar roda ekonomi khususnya di daerah-daerah. Pemerintah juga harus cepat mencairkan dana subsidi perumahan dengan berbagai skema seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), maupun subsidi selisih bunga (SSB).

“Kami juga berharap pemerintah bisa menunda penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 dan 72 sehingga perusahaan-perusahaan developer bisa lebih berkonsentrasi pada kesehatan perusahaan, maupun progres proyek yang dikembangkannya. Kalau regulasi maupun stimulus ini bisa dilaksanakan bersamaan kita bisa berharap sektor properti bisa bertahan saat pandemi ini,” bebernya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.