Rekening Diblokir KPK, Anggota DPR Lasmi Indaryani Layangkan Protes

Merdeka.com - Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Lasmi Indaryani protes rekening gajinya di DPR diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir setahun. Pemblokiran diduga berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat sang ayah, Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Lasmi mengaku tak terima dengan pemblokiran rekeningnya. "Rekening saya yang gaji DPR itu diblokir, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini," ujar Lasmi seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/8).

Dia menyebut dalam rekening itu ada uang tunjangan hasil kerja sebagai anggota DPR. Dia mengaku rekeningnya sudah diblokir lembaga antirasuah hampir satu tahun lamanya.

"(Gaji DPR tetap) masuk ke rekening (yang diblokir), jadi saya enggak ambil," ucapnya.

Lasmi mengaku sudah melayangkan protes ke penyidik terkait pemblokiran rekeningnya. Menurut dia, penyidik meminta memberikan bukti yang menjelaskan rekening itu tidak berkaitan dengan kasus ayahnya.

"Mereka (penyidik) meminta surat dari kami bahwa keterangan bahwa itu adalah gaji saya secara anggota DPR, yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini," jelas Lasmi.

KPK Kembangkan Kasus Budhi Sarwono

KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK menduga ada tindak pidana lain yang dilakukan Budhi Sarwono.

"Dalam pengusutan penyidikan perkara awal, tim penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh Tersangka BS (Budhi Sarwono) dan lainnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/6).

Ali mengatakan, pidana lain yang diduga melibatkan Budhi yakni terkait proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Ali menyebut Budhi diduga menerima gratifikasi dan tak melapornya ke KPK selama 30 hari kerja pasca-penerimaan gratifikasi.

"Yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi," kata Ali.

Divonis 8 Tahun Penjara

Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono divonis 8 tahun penjara denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018.

Tak hanya Budhi, vonis 8 tahun penjara juga ditujukan kepada Kedy Afandi selaku orang kepercayaan Budhi.

"Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp700 juta subsider 6 bulan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/6).

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com. [yan]