Rekening Lukas Enembe Diblokir, Kuasa Hukum: Kebutuhan Makan Minum Dibantu Masyarakat

Merdeka.com - Merdeka.com - Dua rekening pribadi milik Gubernur Papua Lukas Enembe diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lukas sebelumnya dikabarkan telah menyandang status tersangka korupsi gratifikasi senilai Rp1 miliar, yang tengah ditangani KPK.

Kuasa hukum Lukas, Aloysius Renwarin berdalih untuk keperluan makan sehari-hari kini Lukas Enembe dibantu masyarakat.

"Jadi, ini hanya diblokir saja, bukan disita. Kalau sita itu melalui proses peradilan. Sekarang kebutuhan makan minum Gubernur Lukas Enembe dibantu masyarakat," ucap Aloysius Renwarin, Rabu (14/9).

Aloysius menjabarkan, rekening pribadi yang diblokir KPK itu milik Lukas Enembe dan istrinya demi kepentingan penyidikan sejak dua minggu sebelum ditetapkannya status tersangka.

Namun dia tidak dirinci secara detail rekening bank mana saja dan berapa jumlah uang yang sudah diblokir KPK melalui PPATK.

"Kami sudah tahu rekening pribadi Lukas Enembe diblokir. Pemblokiran sudah dari dua minggu lalu," terangnya.

Dikatakan Aloysius, uang Rp1 miliar yang dikirim melalui bank BCA tahun 2020 itu uang pribadi yang ditransferkan untuk biaya pengobatan yang bersangkutan saat di Singapura.

"Jadi, itu uang pribadi yang dikirim lewat rekening BCA milik pribadi Lukas Enembe. Orang yang kirim uang ini bukan kontraktor dia cleaning service di rumah Lukas Eembe," lanjutnya.

"Uang Rp1 miliar dibawa secara fisik ke bank BCA baru transfer ke rekening pribadi Pak Gubernur Lukas Enembe yang saat itu sedang berobat di Singapura," sambung Aloysius.

Bahkan orang yang disebut sebagai kontraktor yang kirim uang ke rekening pribadi Lukas Enembe mengaku sudah dua kali diperiksa KPK, dan dia mengaku itu uang pribadi Lukas Enembe yang dititip keluarga Lukas Enembe.

"Yang jelas itu uang operasional Gubernur Lukas Enembe karena sakit pasti ditanggung negara. Pak gubernur tidak pernah terima fee proyek dari kontraktor karena semua proyek ditangani OPD-OPD. Kalau kita bicara unsur pidana korupsi saya kita tidak bisa karena itu uang pribadi," pungkas Renwarin. [cob]