Rencana New Normal Jokowi Tuai Kontroversi

Ridho Permana, Ahmad Farhan Faris

VIVA – Pemerintah tengah mempersiapkan penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal meskipun kasus virus Corona atau COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat tetap produktif tapi tetap aman dari COVID-19.

Ternyata, istilah new normal yang digaungkan Presiden Jokowi menimbulkan kontroversi. Sejumlah kalangan banyak yang tidak setuju saat ini diberlakukan new normal, alasannya angka penularan kasus positif COVID-19 masih tinggi.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan ada enam kriteria yang harus dipenuhi jika Indonesia ingin masuk ke dalam fase new normal menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kriteria yang pertama dari perspektif keilmuan dan menurut WHO, kondisi COVID-19-nya harus terkendali. Artinya, COVID-19-nya atau kasus barunya harus nol," kata Tri dikutip dari tvOne pada Kamis, 28 Mei 2020.

Menurut dia, WHO ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi di antaranya jumlah kasus minimal yang ditentukan saat dipantau jumlahnya menetap atau stabil dalam waktu satu atau dua minggu. Dan pastinya, jumlah minimal itu dapat diisolasi kasusnya dan kontaknya.

Kemudian, fungsi isolasi di rumah dan maupun isolasi di rumah sakit dapat berjalan baik. Namun menurut Tri, kasus COVID-19 di Indonesia, untuk isolasi di rumah masih dalam pertanyaan. "Isolasi kontak ODP dan PDP juga belum diisolasi dengan baik," paparnya.

Untuk di Indonesia, kata dia, satu kriteria saja belum terpenuhi. Contoh, kasus COVID-19 tidak semua provinsi memenuhi kriteria. Belum ada daerah yang melaporkan kasus COVID-19 nol dalam beberapa pekan, maka seluruh Indonesia belum bisa seluruhnya dibuka.

"Kabupatennya dilihat kalau kasusnya sudah minimal dalam seminggu atau dua minggu, bila kasusnya nol, baru bisa dilakukan (new normal). Jangan sampai sudah dibuka dengan new normal, kalau kriterianya tdiak terpenuhi lalu membludak lagi kasusnya minta ampun. Bisa menimbulkan kepanikan atau kerusuhan," ujar Tri.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Hermanto Siregar mengatakan manakala kurva masih meningkat secara tajam. Seharusnya, fokus pada upaya itu adalah mengatasi pandemi. Namun, manakala sudah mampu kapan terjadi titik maksimum turun. Maka, disana baru bisa berbicara suatu new normal.

"Dalam kondisi new normal itu virus COVID masih ada sebelum ada vaksin yang efektif, tapi virus ada. Pada saat COVID masih sulit dikendalikan, kita harus fokus mengatasi COVID," kata Hermanto saat disiarkan tvOne.

Pemerintah memang sekarang lagi mempersiapkan untuk menerapkan new normal, tentu Hermanto mempersilakan saja terutama wilayah aman atau zona hijau. Tetapi, wilayah kuning dan merah sebaiknya tidak usah terburu-buru. "Bukan berarti kita tidak setuju dengan new normal. Kita setuju, cuma timing harus pas dan zonasinya harus pas," ucapnya.



Di samping itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan topic new normal bukan berarti keadaan telah pulih. Namun, new normal berarti masyarakat harus ekstra waspada saat kembali beraktivitas.

"Jumlah penderita kasus positif masih naik. Kita masih berjuang untuk terus menekan sebarannya. Resiko tertular COVID-19 masih tinggi. Kita harus disiplin, menerapkan aturan tetap jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan sebagai 'new normal' kita," kata AHY lewat Twitter.



Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari wabah COVID-19. Karena menurut dia, masyarakat harus berkompromi dan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.

Karena informasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), meskipun kurva sudah agak melandai atau jadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, masyarakat harus berdampingan hidup dengan covid. "Yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Berdampingan itu justru tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan COVID-19 dengan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat," kata Jokowi.

Menurut dia, pemerintah akan mengatur agar kehidupan berangsur-angsur kembali berjalan normal sambil melihat fakta-fakta di lapangan. Sebab, keselamatan masyarakat harus tetap prioritas. "Kehidupan kita pasti berubah untuk mengatasi wabah ini. Itu keniscayaan, itu adalah yang oleh banyak orang disebut new normal atau tatanan kehidupan baru," ujarnya.

Baca juga: ?Muhammadiyah Sebut Rencana New Normal Pemerintah Tak Relevan