Rencana Program Tax Amnesty Jilid II Tuai Restu Pengusaha HIPMI

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintah kembali menggelar program Tax Amnesty Jilid II menuai restu dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming menilai tax amnesty jilid II akan mencegah shortfall penerimaan pajak di tahun ini. Pihaknya pun siap bersinergi dengan pemerintah mendukung rencana tersebut.

"Kami dari anggota HIPMI akan mendorong pendapatan negara dari sektor perpajakan. Kami siap bersinergi dengan asosiasi dunia usaha untuk mendukung rencana pemerintah meluncurkan tax amnesty jilid II," kata Mardani dalama keterangan persnya, Minggu (23/5).

Berdasarkan hasil hasil tax amnesty pertama tahun 2017 dapat menyerap sebanyak 956.793 wajib pajak dengan nilai harta yang diungkap sebesar Rp4.854,63 triliun.

“Seperti yang kita ketahui saat tax amnesty jilid I berlangsung masih banyak dana yang terparkir di negara lain. Tentu tax amnesty jilid II ini diperlukan, sebab dana tersebut seharusnya bisa menjadi modal investasi di dalam negeri,” jelas Mardani.

Dia menilai, jika tax amnesty jilid II digelar maka semakin banyak uang yang akan masuk ke dalam negeri. Dampaknya pun akan meningkatkan likuiditas bank, investasi, dan juga pemasukan negara.

Investasi tersebut dapat berupa obligasi di BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, dan obligasi perusahaan-perusahaan domestik.

Lewat tax amnesty jilid II ini saatnya pengusaha berpartisipasi aktif dalam berkontribusi untuk negara di tengah pandemi.

Alasannya karena pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dananya juga bisa diinvestasikan di sejumlah instrumen investasi di Indonesia.

"Jika memang regulasinya dikeluarkan, tentu ini akan menjadi kesempatan buat para pengusaha di Indonesia menanamkan modalnya di dalam negeri yang turut juga membantu membangkitkan perekonomian," kata dia.

CEO Enam Sembilan Group tersebut berharap agar partisipasi wajib pajak dalam program ini meningkat. Sehingga tax amnesty jilid II bisa menjadi momentum untuk mengatasi pelemahan ekonomi.

"Kami sangat mendukung program pemerintah ini," tutup Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dua periode tersebut.

Reporter: Anisyah Alfaqir

Sumber: Merdeka.com

Jawab Kritik, Sri Mulyani Bakal Buka-bukaan soal Tax Amnesty Jilid II Pekan Depan

Petugas menunjukan sosialiasi program tax amnesty di ITC Mangga Dua, Jakarta, Selasa (1/11). Dalam sosialisasi itu, Dirjen Pajak mengajak para pedagang dan pelaku UMKM untuk ikut serta program tax amnesty. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Petugas menunjukan sosialiasi program tax amnesty di ITC Mangga Dua, Jakarta, Selasa (1/11). Dalam sosialisasi itu, Dirjen Pajak mengajak para pedagang dan pelaku UMKM untuk ikut serta program tax amnesty. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Rencana pengampunan pajak atau tax amnesty julid II mendapat kritikan dari berbagai pihak, mulai dari ekonom hingga Dewan Perwakilam Rakyat (DPR).

Terkait rencana ini, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang akan menjelaskan soal tax amnesty jilid II tersebut.

Yustinus pun enggan memberikan komentar mengenai alasan pemerintah menghadirkan tax amnesty jilid II.

"Nanti pada saatnya Menteri Keuangan akan menjelaskan setelah bertemu dengan DPR, ditunggu saja. Saya rasa tidak sekarang komentarnya," ungkap Yustinus saat dihubungi Liputan6.com pada Jumat (21/5/2021).

Mengenai pertemuan Sri Mulyani dengan DPR, kata Yustinus, akan dilakukan secepatnya. Kemungkinan besar pertemuan tersebut akan digelar pada pekan depan.

"Nanti akan dikabari dalam waktu secepatnya. Iya minggu depan sama DPR, nanti kita cek lagi," tutur Yustinus.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan. Dalam permintaan revisi tersebut, salah satu poin pembahasannya ialah pengampunan pajak atau tax amnesty.

Tax amnesty jilid II tersebut diharapkan segera disetujui oleh DPR karena masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Saksikan Video Ini