Reshuffle Prerogatif Jokowi, tapi Mesti Berdasarkan Asas Kemaslahatan

Hardani Triyoga
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kabar reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan Presiden Jokowi berhembus kencang dalam sepekan terakhir ini. Isu reshuffle ini pun jadi perhatian berbagai pihak.

Terkait itu, Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) berharap agar reshuffle jika dilakukan maka harus berdasarkan asas kebaikan atau kemaslahatan bersama.

Reshuffle adalah hak perogratif Presiden. Namun demikian, merombak posisi A ke posisi B maupun sebaliknya, atau merombak nomenklatur kementerian harus berdasarkan riset yang dalam dan kemaslahatan bersama,” ujar Koordinator JAMMI, Irfaan Sanoesi, dalam keterangannya, yang dikutip Minggu, 18 April 2021.

Dia menyinggung isu reshuffle mencuat setelah persetujuan DPR soal penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud). Kabar ini makin santer dengan pernyataan dari Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin terkait reshuffle akan dilakukan Jokowi pada pekan ini.

Irfaan melanjutkan isu reshuffle yang menyeret Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Ia menekankan, peran Moeldoko saat ini vital dalam pemerintahan.

Meski demikian, ia menghormati jika Jokowi benar melakukan reshuffle terhadap jajaran menterinya untuk kebaikan etos kerja.

“Evaluasi seluruh jajaran kabinet merupakan aspek yang sangat penting demi perbaikan etos kerja para pembantu Presiden. Dan itu harus dilakukan," jelas Irfaan.

Dia pun menyayangkan ada anggapan pengamat agar Moeldoko sebaiknya dibebastugaskan dari kabinet Jokowi. Ia mengingatkan aksi Moeldoko yang kerap sowan silaturahmi ke pesantren-pesantren di berbagai daerah di Indonesia.

“Yang tak terlupakan dari Pak Moeldoko adalah ketika dia sowan kepada para sesepuh kiai mengantisipasi paham radikalisme ditunggangi para elite politik untuk kepentingan elektoral," tuturnya.

Pun, peran Moeldoko disebutnya juga menjaga keharmonisasian antar kementerian dan lembaga di kabinet. Ia mengklaim Moeldoko bisa menyelesaikan beberapa persoalan komunikasi dan koordinasi kementerian/lembaga.

“Ada masalah komunikasi dan koordinasi K/L (kementerian dan lembaga) bisa diselesaikan Pak Moeldoko dengan baik ketika dia bergabung di KSP. Ini kredit poin bagi Pak Moeldoko selama menjabat KSP," tuturnya.

Sebelumnya, kabar reshuffle santer mencuat setelah disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Ali bilang Jokowi kemungkinan bakal merombak kabinet dalam waktu dekat.

Bahkan kata Ali, dalam pekan ini, Presiden kemungkinan mengumumkan hasil reshuffle kabinetnya. Namun, hingga Sabtu malam ini, belum ada kejelasan terkait reshuffle. "Insha Allah pekan-pekan ini," kata Ali saat dihubungi VIVA, Selasa 13 April 2021.

Sementara, saat dalam acara Dua Sisi tvOne, Ali menyampaikan Jokowi adalah figur yang tak bisa menunda-nunda menyelesaikan suatu masalah. Ia bilang Jokowi tak bisa membiarkan lama persoalan sehingga mesti cepat mengambil keputusan.

Ali mengaitkan sikap Jokowi soal reshuffle yang mengacu dengan persetujuan DPR soal penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Menurut Ali, reshuffle hanya soal waktu penjadwalan diumumkan langsung oleh Jokowi. Ia menyimpulkan reshuffle bisa dilakukan pekan-pekan ini karena berdasarkan sikap Jokowi.

"Justru karena cepat itu, kita ambil satu kesimpulan untuk tidak lama-lama. Makanya saya bilang pekan-pekan ini," tutur Ali.