AS Resmi Hengkang Perjanjian Iklim Paris di Tengah Ketegangan Hitung Suara Pemilu AS

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat (AS) secara resmi mengundurkan diri dari Perjanjian Paris pada Rabu 4 November 2020, menjadi satu-satunya negara dari hampir 200 penanda tangan yang meninggalkan agenda global untuk memerangi perubahan iklim.

Ini terjadi sehari setelah momen Pemilu AS pada 3 November, dan di tengah ketidakpastian hasil penghitungan suara menentukan pemimpin Negeri Paman Sam selanjutnya.

Presiden AS Donald Trump pada Juni 2017 lalu mengumumkan bahwa negaranya akan meninggalkan Perjanjian Paris.

Menurut perjanjian tersebut, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (5/11/2020), pihak penanda tangan hanya dapat meminta secara resmi untuk mundur dari pakta itu tiga tahun setelah diberlakukan, yang jatuh pada 4 November 2019, dan pengunduran diri akan mulai berlaku satu tahun sejak pemberitahuan, yang berarti AS akan secara resmi menarik diri dari Perjanjian Paris pada 4 November tahun ini.

Trump mengumumkan penarikan diri itu segera setelah dia menjabat, menyebut kekhawatiran terkait ancaman pakta tersebut terhadap perekonomian AS.

Pemerintahan Trump juga membatalkan aturan lingkungan yang dibuat di era Barack Obama untuk menopang industri batu bara dengan memungkinkannya mengeluarkan lebih banyak gas rumah kaca.

Jika Menang, Joe Biden Janji Kembalikan AS ke Perjanjian Iklim Paris

DEBAT PERDANA CALON PRESIDEN AMERIKA SERIKAT: Presiden Donald Trump (kiri) dan calon presiden dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden saat debat presiden pertama di Case Western University and Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, Selasa (29/9/2020). (AP Photo/Patrick Semansky)
DEBAT PERDANA CALON PRESIDEN AMERIKA SERIKAT: Presiden Donald Trump (kiri) dan calon presiden dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden saat debat presiden pertama di Case Western University and Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, Selasa (29/9/2020). (AP Photo/Patrick Semansky)

AS resmi keluar dari Perjanjian Iklim Paris, memenuhi janji yang telah bertahun-tahun dikemukakan Presiden Donald Trump untuk menarik produsen gas rumah kaca terbesar kedua dunia itu dari perjanjian global untuk memerangi perubahan iklim.

Mengutip VOA Indonesia, hasil pemilihan AS yang ketat akan menentukan seberapa lama AS akan keluar. Pesaing Trump, kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden, telah berjanji akan bergabung kembali dengan perjanjian itu apabila ia menang pemilu.

“Penarikan AS akan meninggalkan celah di dalam rezim kami, dan upaya-upaya global untuk mencapai sasaran-sasaran dan ambisi-ambisi Perjanjian Paris,” kata Patricia Espinosa, sekretaris eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). AS, lanjutnya, akan tetap menjadi pihak pada UNFCCC. Espinosa mengatakan lembaga itu akan “siap membantu AS dalam setiap upaya untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Paris.”

Trump pertama kali mengumumkan niatnya untuk menarik keluar AS dari perjanjian itu pada Juni 2017, dengan alasan perjanjian itu akan merusak ekonomi AS. Tetapi ia tidak dapat melakukannya secara resmi hingga sekarang karena berbagai ketentuan dalam perjanjian itu.

Penarikan itu membuat AS menjadi satu-satunya negara dari 197 penandatangan yang mundur dari perjanjian tersebut. Gedung Putih di bawah pemerintahan Barack Obama telah berjanji akan mengurangi emisi AS 26-28 persen pada tahun 2025 dari kadar tahun 2005 yang ditetapkan dalam perjanjian itu.

Biden diperkirakan luas akan meningkatkan angka itu jika ia terpilih. Ia telah berjanji akan mencapai emisi bersih nol pada tahun 2050 berdasarkan rencana bernilai 2 triliun dolar untuk mengubah perekonomian.

Lembaga riset Rhodium Group menyatakan bahwa pada tahun 2020, AS akan berada sekitar 21 persen di bawah kadar tahun 2005. Ditambahkan bahwa berdasarkan pemerintahan masa jabatan ke-dua Trump, organisasi itu memperkirakan emisi AS akan meningkat lebih dari 30 persen hingga tahun 2035 dari kadar tahun 2019.

Sebagian besar ilmuwan percaya dunia harus memangkas emisi dengan tajam dan segera untuk menghindari dampak paling membahayakan dari pemanasan global. Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Uni Eropa baru-baru ini telah meningkatkan target-target pemangkasan emisi karbon mereka.

Saksikan Juga Video Ini: