Resolusi PBB kecam pendudukan Rusia atas Krimea

Perserikatan Bangsa Bangsa (AP) - Majelis Umum PBB Senin menyetujui sebuah resolusi yang mengecam pendudukan Rusia atas Krimea dan kota Sebastapol, serta mendesak penarikan pasukan militernya "tanpa penundaan.".

Pemungutan suara oleh 193 negara anggota Majelis Umum, menghasilkan suara 63-19 mendukung resolusi itu, dengan 66 negara abstain dan 45 tidak memilih. Voting ini dilaksanakan pada hari yang sama ketika presiden Ukraina dan Rusia bertemu di Paris dan setuju untuk menghidupkan kembali proses perdamaian atas konflik separatis berdarah di Ukraina timur dan melakukan pertukaran semua tahanan.

Rusia mengirim pasukan ke Krimea dan menduduki wilayah semenanjung itu pada 2014. Rusia juga mendukung pemberontak separatis di timur Ukraina dalam perang lima tahun yang telah menewaskan 14.000 orang.

Resolusi itu mengungkapkan "keprihatinan serius Majelis Umum atas militerisasi progresif atas Krimea oleh Federasi Rusia sebagai kekuatan pendudukan," penggunaannya terhadap perusahaan industri militer Ukraina yang disita, dan wajib militer penduduk Krimea ke dalam angkatan bersenjata Rusia.

Resolusi itu juga mengungkapkan "kekhawatiran terbesar majelis tentang bahaya yang meningkat dalam ketegangan dan penggunaan kekuatan yang tidak adil oleh Federasi Rusia melawan Ukraina."

Selain itu, resolusi tersebut menyatakan keprihatinan atas tindakan Rusia di beberapa bagian Laut Hitam di sekitar Krimea dan di Laut Azov dan Selat Kerch.

Majelis menyambut baik langkah Rusia membebaskan 24 awak tiga kapal Ukraina yang disita November lalu dan mendorong "negosiasi lebih lanjut untuk memastikan Rusia membebaskan semua warga Ukraina yang ditahan secara ilegal dan memulangkan mereka secara aman ke Ukraina."

Majelis Umum pada tahun 2014 menegaskan kembali kedaulatan Ukraina atas Krimea dan telah mengadopsi resolusi tentang masalah militerisasi dan hak asasi manusia di Krimea.

Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, meskipun mencerminkan pendapat dunia.

Duta Besar Ukraina untuk PBB, Volodymyr Yelchenko, memperkenalkan resolusi tersebut, dengan mengatakan tindakan Rusia memiliki "konsekuensi yang luas untuk keamanan tidak hanya di wilayah Laut Hitam, tetapi di seluruh Eropa Selatan, serta di Afrika Utara dan Timur Tengah."

Selain militerisasi yang terus berlangsung di semenanjung Krimea, ia mengatakan, "Apa yang perlu lebih diwaspadai adalah bahwa kekuatan pendudukan mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengembangan nuklir di Krimea, khususnya dengan mengerahkan kapal-kapal dan wahana lain yang dapat mengirimkan senjata nuklir, serta dengan secara aktif mengembangkan infrastruktur nuklir di semenanjung itu. Ia menekankan bahwa Ukraina adalah negara non-nuklir dan merupakan pihak dalam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir.

Yelchenko mengatakan tujuan utama resolusi itu adalah mendesak Rusia untuk menarik pasukannya dari Krimea dan memastikan bahwa Rusia menghentikan "pelecehan" atas kapal komersial dan pembatasan pengiriman internasional di Laut Hitam dan Laut Azov.

Wakil duta besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, menyebut resolusi itu sebagai "naskah yang dipolitisasi dan provokatif yang didasarkan pada dugaan, spekulasi, dan distorsi fakta."

“Orang-orang Krimea telah lama membuat pilihan mereka. Terkena ancaman `pembantaian berdarah dari kalangan nasionalis yang berkuasa pada 2014, mereka memutuskan untuk bersatu kembali dengan Rusia,” katanya.

Berbicara di depan pemungutan suara Majelis Umum PBB, Polyansky mengatakan resolusi itu "didasarkan pada kebohongan dan pemaksaan bahwa segalanya terlihat buruk bagi warga Krimea, seolah-orang mereka merana karena pendudukan Rusia." Dia mengundang para diplomat untuk mengunjungi Krimea dan melihat sendiri.

Dia menuduh Ukraina mencoba "merusak jalannya pertemuan Paris yang konstruktif" Senin antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam mendesak suara "tidak" dalam voting itu, Polyansky mengatakan bahwa apa yang Zelenskiy katakan kepada Rusia dalam mempersiapkan pertemuan "benar-benar tidak sesuai" dengan resolusi.